oleh

Legislator Minta Pemkot Surabaya Buka Layanan Kedaruratan

SURABAYA – Anggota DPRD Surabaya terus mendorong pemerintah kota meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terbaru, dewan minta Pemkot Surabaya membuka layanan kedaruratan melalui nomor 119.

Melalui program tersebut, warga Surabaya yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat bisa langsung tertangani.

“Misalkan ada yang sakit stroke, bisa langsung dijemput ambulans, dan diantar ke rumah sakit terdekat,” kata anggota Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah, kemarin.

Layanan kedaruratan tersebut, ungkap legislator dari PDI Perjuangan ini, mengadopsi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang menerapkan public service center (PSC) 119.

Pelayanan kedaruratan bidang kesehatan ini juga telah diterapkan di beberapa daerah lain. Seperti di Tulungagung, meski namanya beda.

Perempuan yang juga Ketua Pansus Raperda Upaya Kesehatan DPRD Surabaya tersebut mengakui, selama ini sebenarnya sudah ada layanan kedaruratan yang bernama “Command Center Surabaya”.

Hanya, layanan pengaduan itu seringkali dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan jalan rusak, banjir dan lainnya. Karena itu, sebut Khusnul, perlu adanya program layanan kedaruratan khusus kesehatan.

Kalangan dewan juga mendorong adanya kemudahan dan percepatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan menerapkan sistem informasi manajemen e-healt berbasis  android atau IOS.

Sebab, selain pengguna android banyak, layanan ini bisa dimanfaatkan di tengah kesibukan. “Program e-helth saat ini harus masuk dulu ke w­eb. Jadi kadang membutuhkan waktu lama,” paparnya

Untuk mengaplikasikan program e-health melalui android, masyarakat sebelumnya mendownload playstore kemudian yankes (pelayanan kesehatan). “Jadi ini untuk kemudahan,” tambah dia.

Di tingkat kelurahan, lanjut Khusnul, sebenarnya mempunyai sistem layanan e-kios. Yakni layanan publik untuk mengurus dokumen kependudukan hingga antre berobat.

Namun, sistem tersebut lebih sering digunakan warga untuk urusan kependudukan. Seperti mengurus akte, kartu keluarga, dan lainnya.

Gagasan kalangan dewan untuk menerapkan layanan kedaruratan hingga mendorong aplikasi e-health berbasis android ini, ungkapnya, direspons positif Dinas Kesehatan dan Bagian Bina Program Pemkot Surabaya.

Sebab, di era saat ini, semua layanan mengarah ke sistem IT. “Jika di PDAM saja bisa, Pemkot Surabaya pasti bisa,” ujar Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.

Memang, dalam Raperda Upaya Kesehatan yang disusun kalangan dewan tak diatur secara detail tentang masalah tersebut.

Namun, program itu bertujuan untuk memberi kemudahan pelayanan masyarakat. Karena itu, pihaknya yakin program layanan kesehatan berbasis IT ini bisa diterapkan.

Apalagi, anggaran di bidang kesehatan mencapai 11 persen dari Rp 8,5 triliun APBD 2017. Sekitar 2/3 dari alokasi anggaran tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik.

Alokasi anggaran kesehatan ini lebih besar ketimbang  ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen. (goek)