SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya Anas Karno mengatakan, komisinya mendorong produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kota Pahlawan bisa dijual di swalayan.

“Kami mendorong produk UMKM ini ditempatkan di swalayan,” ujar Anas Karno, Selasa (30/3/2021).

Kemarin, Komisi B DPRD Surabaya menggelar dengar pendapat (hearing) terkait pemulihan ekonomi di sektor perdagangan pasar dan UMKM.

Hearing mengundang dinas terkait dan pengelola pasar namun sayangnya pihak pengelola pasar berhalangan hadir.

Anas Karno yang menjabat Wakil Ketua Komisi B mengatakan, dari 58 ribu UMKM di Surabaya, yang sudah mendapatkan tempat di swalayan sekitar 800 UMKM.

“Agar aktivitas UMKM tetap lancar, maka barang atau hasil produksinya bisa masuk ke swalayan,” ujarnya.\

Untuk pendistribusian barang UMKM, dia mengusulkan kepada Dinas Perdagangan Surabaya agar segera dibentuk tim yang mempunyai tugas memantau UMKM yang sudah menyetorkan hasil produksinya ke pasar atau toko swalayan. 

“Jadi nanti diketahui mana produk-produk yang sudah didistribusikan,” terang legislator yang juga Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.

Soal permodalan untuk UMKM, komisi B sudah mengundang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama milik Pemkot Surabaya dalam rapat dengar pendapat agar untuk usaha UMKM itu bunganya tidak terlalu tinggi.

“Bunganya kalau bisa di kisaran 8 persen setahun kalau bisa diturunkan lagi,” kata Anas.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surabaya Wiwik Widayanti mengatakan, pihaknya  akan terus mencarikan jalan untuk pelaku UMKM agar bisa eksis seperti sebelum pandemi. “Jadi ada 12 gerai UMKM binaan kami yang memiliki omset hampir Rp 5,2 miliar pada 2020 atau sebelum pandemi,” sebutnya.

Menurut dia, saat pandemi, omset UMKM tersebut hanya separuh dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan para pelaku UMUM memiliki keterbatasan dalam memasarkan produknya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS