BANYUWANGI – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Surabaya, pada Jum’at (25/7/2025).

Kunker tersebut dalam rangka meminta penjelasan terkait penutupan akses di kawasan Alas Gumitir yang merupakan bagian dari proyek preservasi jalan nasional untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali.

Salah satu anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi, Pramudita Maharani Saputri, mengatakan, bahwa kunjungan ini menindaklanjuti kekhawatiran masyarakat akan dampak dari skema penutupan Gumitir.

“Kunjungan kita ini menindaklanjuti kekhawatiran masyarakat akan dampak penutupan kawasan Gumitir sehingga dibutuhkan solusi dari DPU Bina Marga Jawa Timur. Kita sih mintanya jangan ditutup total, paling tidak ada cara lain,” ujar Dita, panggilan akrabnya.

Menurutnya, penutupan Gumitir bakal berdampak pada mobilitas masyarakat dan akan memicu persoalan serius, terutama terkait jalur distribusi logistik dan potensi inflasi.

“Penutupan Gumitir ini jelas berdampak pada harga kebutuhan pokok di Banyuwangi,” jelasnya.

Berdasarkan penjelasan Kasi Pengaturan Jalan dan jembatan DPU Bina Marga Jatim, lanjut Dita, proyek preservasi jalan di Kawasan Gumitir perlu dilakukan karena kondisi geografis jalan didominasi lereng dan sering longsor ketika musim hujan.

“Ada titik di jalur Gumitir yang mengalami penurunan tanah dan retakan yang memperburuk resiko keselamatan pengguna jalan,” jelas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi itu.

Untuk mendukung kelancaran arus kendaraan selama penutupan sudah ada kesepakatan dari pelaksana proyek, kepolisian bersama kabupaten terdampak dengan menyiapkan rute alternatif.

“Harapan kita ada solusi yang lebih bijak, mesti sudah disiapkan jalur alternatif,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, kembali meminta kepada Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali agar jalur Gumitir tidak ditutup total.

Apalagi melihat kemacetan parah di jalur Situbondo-Banyuwangi akibat pembatasan operasional kapal oleh otoritas pelabuhan di bawah Kementerian Perhubungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.

“Kami kembali memohon kepada Balai Besar agar jalur Gumitir tidak ditutup total, karena jalur ini menjadi alternatif saat terjadi kemacetan di Pelabuhan Ketapang. Dampaknya telah dirasakan saat ini,” ujar Ipuk, usai menggelar Rapat Koordinasi bersama Forkopimda membahas kemacetan Pelabuhan Ketapang dan Penutupan Jalur Gumitir.

“Kami bukan menolak. Namun kami minta ada skema lain. Jangan sampai ditutup 100 persen karena dampaknya sangat signifikan. Dan itu sudah terjadi,” tandas politisi PDI Perjuangan ini. (ars/set)