MALANG – DPRD Kota Malang menagih kembali janji Pemkot Malang yang sebelumnya berkomitmen meningkatkan keseriusan menghadapi pandemi Covid-19.

Terlebih, Kota Malang saat ini menjadi sorotan khusus pemerintah pusat karena angka persebaran kasus yang tidak kunjung menurun semenjak dilaksanakannya PPKM Darurat.

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika melihat adanya kesalahan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Malang, sehingga menjadi sorotan pemerintah pusat.

“Itu juga menjadi catatan kita, masa sekelas Kota Malang dan Malang Raya ini harus ditangani oleh Menko Marves langsung. Jadi itu sebenarnya berarti ada yang salah di Kota Malang,” kata Made, Rabu (11/8/2021).

Dia meminta, semua pihak agar mau menerima sorotan dari Pemerintah Pusat sebagai bahan evaluasi dan refleksi penanganan pandemi yang selama ini telah dilakukan oleh Pemkot Malang.

Selain itu, dirinya juga berharap dengan Pemerintah Pusat turun langsung ke Kota Malang dapat membuat penanganan Covid-19 jauh lebih baik.

“Ini yang mau yang harus kita sadari dan kita terima. Ya kita itu saja ambil positifnya. Kalau pusat mau turun ke Kota Malang, kita harapkan penanganannya bisa lebih baik dan penanganan Covid-19 di Kota Malang bisa lebih tajam untuk memotong garis penekanan kasus,” tegasnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut juga menyoroti masalah pendataan dalam proses vaksinasi antara dosis pertama dan kedua bagi masyarakat.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, data yang ada tidak menentu, terutama bagi disabilitas, lansia, dan ibu hamil.

“Sebenarnya banyak yang perlu kami soroti lagi, bagaimana carut marutnya data vaksinasi kemudian bagaimana penanganan isoman dan yang tadi menjadi catatan kita bagaimana pemulasaraan jenazah dan vaksin untuk bumil menjadi sorotan,” ungkapnya.

Terkait ini, sebelumnya DPRD Kota Malang menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan PSC 119, Selasa (10/8/2021).

Hasil dari rakor ini, terang Made, diharapkan mampu memberikan gambaran konkrit bagaimana roadmap Pemkot Malang untuk serius dalam penanganan wabah Covid-19.

Sehingga bisa menyatukan informasi dan masukan yang disampaikan anggota DPRD untuk penanganan Covid-19 di Kota Malang ke depan.

“Ini bagian dari kami anggota dewan, merespon apa yang terjadi di Kota Malang. Jadi kami ingin mempertajam rakor kami yang pertama dengan satgas Covid, kemudian dengan OPD yang khusus menangani Covid-19,” pungkasnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS