JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan sependapat dengan Presiden Joko Widodo, bahwa pembahasan kontrak PT Freeport hanya bisa dilakukan pada 2019.
PDI Perjuangan, kata Hasto, tidak membenarkan kekuatan politik digunakan untuk memperpanjang kontrak PT Freeport di Indonesia, dan menilai ada kepentingan pihak tertentu untuk memperpanjang kontrak ini.
Menurut Hasto, pembahasan kontrak pada 2019 itu sesuai dengan ketentuan UU Minerba. “Namun, ketika ada pihak-pihak yang kemudian mencoba melakukan negoisasi dengan menggunakan kekuatan politiknya, tentu saja ini kurang bisa dibenarkan,” kata Hasto, kemarin.
Pernyataan Hasto disampaikan menyusul muncul rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan pengusaha Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin.
“Saya melihat seluruh persoalan-persoalaan ini tidak terlepas dari pertarungan kepentingan ketika ada upaya-upaya dari pihak tertentu untuk memperpanjang PT Freeport sebelum waktunya,” kata Hasto.
Hasto Kristiyanto juga menengarai ada kepentingan asing di balik kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia mengingatkan bahwa sejarah telah memperlihatkan bahwa di masa lalu, berbagai cara dilakukan untuk menguasai kekayaan alam Indonesia.
“Sejak dulu kita lihat bagaimana Bung Karno dilengserkan ketika ada proses-proses untuk menguasai sumber kekayaan alam bangsa. Sejarah itu (lengsernya Bung Karno) bisa terulang,” kata Hasto.
Ketua DPR Setya Novanto, lanjut Hasto, harus diberikan kesempatan seluas-luasnya menyampaikan klarifikasi di MKD. Setnov dinilai perlu memberi penjelasan terkait rekaman percakapan dengan pengusaha Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin.
“Setelah mendengarkan dari pihak pengadu, kita juga harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Setya Novanto untuk memberikan keterangan di MKD,” ujarnya.
Dia juga minta MKD bekerja sesuai dengan tata tertib dan menjunjung tinggi aspek-aspek keadilan. (goek/*)
