JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte menegaskan bahwa Koalisi Indonesia Kerja (KIK) solid mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam 5 tahun kedepan.

Hal itu ditegaskan keduanya menjelang acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).

“Kami ingin meluruskan, saya bersama Pak Johnny G Platte, dimana ada pihak yang mencoba melakukan framing seolah koalisi tidak kompak. Padahal kita membangun sistem pemerintahan yang baik dimana pak Jokowi dan pak Ma’ruf yang nanti akan menentukan arah dari koalisi itu,” kata Hasto.

Hasto menegaskan bahwa pertemuan antar pemimpin partai politik yang dilakukan PDIP, Nasdem dan parpol lain adalah sebagai upaya untuk membangun kesepahaman terkait bangsa dan negara.

“Terkait koalisi di pemerintahan, Pak Jokowi yang memutuskan bersama ketua umum. Jadi kami kompak-kompak semua,” kata dia.

Sementara Sekjen Nasdem Johnny G Platte yang berdiri di samping Hasto juga menegaskan, saat ini orkestra politik di Indonesia dirigen utamanya adalah Jokowi. Dan lagu yang dibawa adalah untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Semua usaha untuk memecah belah tokoh politik, parpol atau komponen bangsa itu tidak patriotik. Sekarang kita sedang membangun kerukunan kekuatan sebagai bangsa untuk mengatasi berbagai masalah di dalam negeri dan untuk bersama mengahadapi persaingan antar bangsa,” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan nonaktif Puan Maharani menyatakan, penolakan keempat partai atas wacana masuknya partai baru dalam koalisi pemerintahan akan dibahas bersama Presiden Joko Widodo dan semua ketua umum partai pengusung pada Pilpres 2019.

Keempat partai yang menolak adanya partai baru dalam koalisi pemerintahan ialah Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP.

“Ini kan dibicarakan. Kalau ada pertemuan-pertemuan, ada silahturahim-silahturahim. Saya rasa itu politik dinamis ya. Silaturahim sebagai masyarakat bangsa timur ya harus dibangun,” ujar Puan.

Menurut Puan, penolakan tersebut merupakan aspirasi yang perlu dibahas bersama Presiden Jokowi. Sebab, Jokowi merupakan pemegang hak prerogatif.  (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS