JAKARTA – Pasar keuangan Indonesia sedang menghadapi tekanan serius. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional, mulai dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), Goldman Sachs, hingga Moody’s, memberikan peringatan terkait kondisi pasar dan tata kelola pemerintah.

Terbaru, Moody’s menurunkan outlook kredit Indonesia dari “stable” menjadi “negatif”. Lembaga ini menilai penurunan prediktabilitas kebijakan melemahkan efektivitas kebijakan dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Moody’s juga memberi perhatian pada tata kelola Danantara, prioritas investasi, dan sumber pendanaannya. Selain itu, pada Februari ini, FTSE Russell, anak perusahaan London Stock Exchange, dijadwalkan merilis laporan mengenai outlook bursa saham dan ekonomi Indonesia.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menekankan, benang merah dari perhatian lembaga internasional adalah praktik tata kelola.

“Dari tiga lembaga yang memberi koreksi, benang merahnya sama, yakni praktik tata kelola yang dianggap kurang baik di pasar saham, Danantara, dan kebijakan fiskal pemerintah,” ujar Said Abdullah, Jumat (6/2/2026).

Kartu kuning MSCI terkait praktik tidak sehat di Bursa Efek Indonesia (IHSG), diikuti Goldman Sachs yang menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight karena meningkatnya risiko investabilitas.

Selain itu, lampu kuning juga diberikan International Monetary Fund (IMF) dan International Debt Relief (IDR) terkait utang pemerintah. IMF merekomendasikan utang tidak lebih dari 150 persen dari pendapatan negara, sedangkan IDR maksimal 167 persen.

Saat ini, posisi Indonesia mencapai 349,9 persen. “Jika ini terus dibunyikan IMF dan IDR, persepsi negatif terhadap pasar obligasi akan meningkat. Sebagian investor asing juga sudah meninggalkan Surat Berharga Negara (SBN). Empat tahun lalu, kepemilikan asing atas SBN 40 persen, kini per Desember 2025 tinggal 14 persen,” kata Said.

IMF juga menekankan agar Bank Indonesia (BI) tidak terus menyerap SBN, sementara saat ini kepemilikan BI lebih dari 25 persen dari total SBN.

Said menilai, kritik lembaga internasional menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan struktural. “Bapak Presiden (Prabowo Subianto) dapat mengubah tekanan ini menjadi peluang besar melalui kepemimpinan reformasi di sektor keuangan dan fiskal,” ujarnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut menegaskan, krisis tata kelola ini perlu dijawab melalui penataan struktural di sektor keuangan dan fiskal. “Beberapa waktu lalu, saat menjawab kawan-kawan wartawan, saya sudah mengajukan tujuh hal untuk penataan sektor keuangan, khususnya pasar modal,” ujar Said.

Saran yang dimaksud, yaitu menjaga independensi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menambah free float hingga 15 persen, meningkatkan keterbukaan informasi, penegakan hukum oleh OJK, sertifikasi pelaku media sosial di bursa, serta evaluasi penempatan asuransi dan dana pensiun ke pasar saham.

“Keseluruhan reformasi struktural di sektor keuangan ini juga untuk menekan efek rambatan ke sektor lain, terutama pasar obligasi yang menjadi tumpuan pemerintah membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),” tambahnya.

Dari sisi fiskal, Said menekankan perlunya restrukturisasi belanja untuk menekan defisit dan mengurangi beban utang sesuai rekomendasi IMF dan IDR. Upaya tersebut sekaligus menjadi mitigasi apabila penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) pada 2026 mengalami shortfall.

“Program prioritas tidak dibatalkan, tetapi pendanaannya dihitung ulang, sekaligus memperbaiki tata kelolanya,” jelas Said.

Politisi senior itu juga mendorong perluasan partisipasi publik dan pelibatan ahli untuk menyusun fondasi teknokratis yang solid. “Serap setiap kritik sebagai semangat pembaruan dan jalan mendamaikan kontradiksi,” katanya.

Menurut Said, pemerintah tetap perlu menyerap utang baru dalam jangka pendek dan menengah. Ia meyakini, melalui reformasi fiskal, kepercayaan investor diyakini bisa pulih.

“Bapak Presiden dapat menyampaikan peta jalan reformasi fiskal jangka pendek dan menengah. Pesannya jelas, untuk mengikat kepercayaan investor asing,” ucap Said.

Ia menambahkan, SBN tidak bisa terus menyedot likuiditas dari BI dan Himbara dalam jangka panjang. Menarik investor, terutama asing, kata dia, menjadi modal penting sekaligus sarana membangun kepercayaan.

Oleh karena itu, kritik Moody’s terkait kredit rating yang menurun perlu dijawab. “Imbal hasil (yield) tinggi bukan jawaban, bahkan bisa jadi bumerang bagi pemerintah di kemudian hari. Lagi lagi perbaikan tata kelola, dan keterbukaan informasi. Jalan inilah untuk membalikkan keadaan,” sebutnya.

Lebih lanjut, Said menyoroti perlunya reformasi struktural di lembaga penerimaan negara. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberantas fraud di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai (DJBC) menunjukkan adanya masalah struktural, termasuk otoritas yang berlebihan dan kontrol yang lemah, yang menjadi pusaran korupsi.

“Bapak Presiden dapat memimpin perubahan struktural di kedua lembaga penghimpun penerimaan negara itu,” jelasnya.

Said menegaskan pentingnya pemisahan kewenangan, penguatan pengawasan, dan pemberian sinyal jelas atas langkah-langkah Danantara. Tujuan utama Danantara adalah mendorong sektor riil, pertumbuhan ekonomi inklusif, industri berkembang, dan membuka lapangan kerja, sehingga permintaan domestik kembali bangkit.

Menurut Said, kiprah Danantara sebagai hedge fund publik juga perlu dikaji lebih cermat. “Bapak Presiden dapat memberikan pagar yang jelas atas perannya,” tambahnya.

Said meyakini, jika hal-hal tersebut dikomunikasikan dengan baik kepada pemangku kepentingan, kepercayaan akan tumbuh dan jalan menuju tata kelola yang baik menjadi lebih terang. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS