SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan keprihatinan mendalam atas terulangnya musibah bencana banjir di Trenggalek, dan di beberapa daerah lainnya.

Sehubungan dengan seringnya musibah banjir dan tanah longsor tersebut, Fraksi PDI Perjuangan minta kepala daerah tidak ragu-ragu menetapkan status darurat banjir.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Sri Untari mengatakan, di Jawa Timur, seluruh daerah yaitu 38 kabupaten dan kota, tidak ada yang bebas banjir. Berdasar mapping kebencanaan, 31 kabupaten dan kota juga rawan badai.

“Selain itu, ada 20 daerah yang rawan bencana longsor. Maka, sepatutnyalah jika beberapa Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur menetapkan status darurat banjir,” kata Sri Untari, Rabu (11/10/2016).

Begitu pula Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memikul otoritas terhadap enam sungai besar. Selama tiga musim hujan terakhir, ungkap Untari, ancaman semakin masif, meluas dan parah.

Pihaknya mengapresiasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur yang telah memasang 64 ekstenso-meter atau alat pendeteksi tanah longsor di 22 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Alat ini memberikan peringatan awal tentang tanah longsor saat musim kemarau basah yang terjadi saat ini.

“Namun, perlu diingatkan agar petugas khusus ekstenso–meter juga tidak boleh lengah. Manakala terjadi pergerakan tanah yang meningkat, maka seketika itu pula mesti di-informasikan kepada masyarakat,” ujar legislator yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.

Sisi lain yang juga harus diwaspadai pada situasi musim kemarau basah, lanjut dia, adalah kegagalan panen di beberapa daerah. Hal itu ditambah dengan arus distribusi dan transportasi yang tersendat, sehingga bisa memicu inflasi.

“Karena itu kami harapkan agar TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) seyogianya meningkatkan koordinasi dengan stake-holder terkait untuk mencegah meliarnya harga-harga kebutuhan,” pungkasnya. (goek)