SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya telah bersepakat untuk menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Hal tersebut bertujuan untuk menyediakan layanan perpustakaan pada masyarakat secara cepat dan tepat, menyelenggarakan budaya gemar membaca, hingga memperluas wawasan serta pengetahuan.

Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyampaikan, kemajuan Kota Surabaya harus diiringi dengan budaya ilmiah di tengah masyarakat. Salah satunya dibangun melalui keberadaan perpustakaan.

“Salah satunya adalah sekolah atau madrasah wajib menyisihkan paling sedikit lima persen dari anggaran operasional untuk pengembangan perpustakaan berbasis teknologi dan informasi,” kata Armuji.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan, tren masyarakat terkini agar bisa ditangkap oleh penyelenggara perpustakaan, baik yang di bawah pemerintah kota maupun pihak lain agar memprioritaskan pengembangan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi dan informasi.

“Sekarang sudah banyak dikenal perpustakaan elektronik, buku elektronik hingga jurnal elektronik. Kita harus mampu menyesuaikan, serta untuk taman baca yang sudah ada atau perpustakaan bisa dikemas sedemikian rupa untuk coworking space,” ujarnya.

Di Kota Surabaya sendiri setidaknya terdapat sekira 532 taman bacaan yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip, tersebar di balai-balai RW, rumah susun hingga taman kota. Sebanyak 461 taman bacaan masyarakat serta dua perpustakaan telah terintegrasi secara digital menggunakan DILS (Digital Integrated Library System).

“Setahap demi setahap kita akan dorong pengembangan layanan perpustakaan berbasis digital agar memudahkan warga masyarakat,” imbuhnya.

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS