MAGETAN – Masalah yang kerap melanda petani ternyata masih seputar kelangkaan pupuk bersubsidi. Keluhan itu kembali terungkap dalam dialog warga dapil 2 Magetan (Kecamatan Kartoharjo, Barat, Karas, Karangrejo) dengan Ketua DPRD Magetan, Joko Suyono, Minggu (13/10/2014) malam lalu.

Dalam dialog yang digelar di kediaman Joko Suyono itu, warga yang sebagian besar petani minta Joko sebagai perwakilan mereka di dewan Magetan bisa mengurai persoalan tersebut. “Masalah ini berlarut-larut dan menjadi momok petani setiap tahun. Pupuk bisa tiba-tiba sulit didapatkan. Begitu ada, harganya mahal. Anehnya lagi, saat pembelian tidak pernah ada nota yang diberikan penjual,” ungkap Parman, seorang warga.

Menanggapi hal ini Joko menjelaskan, bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pupuk bersubsidi yang mengatur pola penyalurannya. Kebijakan itu untuk menekan kebocoran anggaran pupuk bersubsidi. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 menegaskan bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan.

Joko juga menyebut sebenarnya sudah ada aturan tentang harga pupuk. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi. Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 menyebutkan, HET pupuk bersubsidi jenis urea Rp 1.800/kg, SP36 Rp 2.000, ZA Rp 1.400, NPK Rp 2.300, dan pupuk organik Rp 500/kg.

“Jadi kalau ada yang menjual di atas harga itu laporkan saja, nanti kami tindak lanjuti,” tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Joko menjelaskan, saat ini pemerintah menerapkan distribusi pupuk bersubsidi dengan sistem tertutup. Petani yang boleh mengakses pupuk bersubsidi hanyalah anggota kelompok tani dan tercatat dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Di samping itu, mulai TA 2014 pemerintah memverifikasi dan memvalidasi ketat pendistribusiannya.

Pemerintah hanya membayar subsidi pupuk yang penyalurannya bisa dipertanggungjawabkan. “Pupuk yang disalurkan produsen lewat pengecer harus mendapatkan verifikasi dan validasi ketat oleh petugas, ke mana disalurkan sesuai nama dan alamat KTP,” urai dia.

Ketentuan baru ini, menurut Joko, menjadikan produsen/pengecer ekstra hati-hati menyalurkannya kepada petani karena takut subsidi sarana produksi yang mereka salurkan tidak terbayar. “Faktor lain adalah menurunnya volume pupuk yang dialokasikan pemerintah pusat. Berdasar perencanaan dari bawah, kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian 2014 mencapai 9,55 juta ton. Meski anggaran subsidi pupuk naik dari Rp 15,8 triliun tahun 2013 menjadi Rp 18,048 triliun tahun 2014, dana tersebut hanya mampu untuk menyediakan 7,778 juta ton pupuk sehingga kurang 1,8 juta ton,” urainya.

Joko berjanji akan mendorong Bupati Magetan menata alokasi bulanan yang tertuang dalam perbup agar persebarannya merata dan tepat sasaran. “Kita juga akan awasi agar verifikasi dan validasi data petaninya bisa lebih cepat,” tambahnya.

Camat Barat, Yok Muryadi yang hadir dalam pertemuan dalam rangka reses DPRD Magetan itu memberi solusi lain. Menurutnya, petani perlu kembali memasyarakatkan penggunaan pupuk organik yang dapat dibuat sendiri oleh petani.

“Jujur kita akui, ketergantungan petani terhadap pupuk kimia sangat tinggi. Keajaiban pupuk kimia yang mampu meningkatkan produksi pangan berlipat dalam waktu singkat telah membuat kita lupa tradisi nenek moyang yang lebih alami. Tak ada salahnya kita kembali ke organik. Sekarang organik pun panennya tetap bisa melimpah,” ujar dia.

Selain itu, Yok menyampaikan bahwa pupuk organik dapat memperbaiki fungsi tanah yang rusak akibat penggunaan pupuk kimia selama puluhan tahun. (sa)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS