SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi B DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, kebutuhan rumah susun (rusun) bagi warga kota sudah sangat mendesak. Dia minta pemerintah kota segera membangun rusun menggunakan dana APBD.

“Pemkot jangan mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Kita sudah punya lahan yang cukup. Apalagi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) hampir mencapai Rp 1 triliun pada tahun 2014,” kata Baktiono, kemarin.

Di saat kebutuhan hunian yang layak dan tepat sudah mendesak, ujar Baktiono, warga justru terkesan sulit ketika hendak mendapatkan rumah susun tersebut. Sesuai data yang ia miliki, saat ini masih ada sekitar 3.200 orang yang masuk daftar waiting list (daftar tunggu) untuk mendapatkan hunian di rusun.

Agar warga tidak terlalu lama menunggu itu, Baktiono minta pemkot secepatnya membangun rusun dengan memakai dana APBD.

Meski dalam realisasinya menggunakan dana Silpa APBD, politisi PDI Perjuangan itu menyarankan pemkot tidak menggunakan sistem seperti sekarang, dengan menyediakan lahan terlebih dahulu sebelum membangun rumah susun.

Menurutnya, solusi yang paling tepat adalah dengan menggalakkan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Yakni dengan membeli rumah warga yang berada di kawasan kumuh. Dengan catatan, rumah yang akan dibeli itu status kepemilikannya sudah jelas.

“Rusun itu kan standartnya 3 kali 7 ya, nanti dibangunkan seperti itu. Jadi pemkot tidak perlu kalau pemkot harus menyediakan lahan sampai berhektar-hektar,” ujar Baktiono yang juga minta Pemkot Surabaya lebih berinovasi dan tidak terlalu mengharapkan bantuan dari pusat jika menginginkan warga Surabaya hidup tenteram.

Pada awal 2015, Pemkot menyatakan siap membangun rusun di enam titik, yakni di Tambaksari, Dukuh Menanggal, Keputih, Siwalankerto, Penjaringan Sari dan Jambangan. Pembangunan rusun tersebut bertujuan mengurangi jumlah warga yang tinggal di tempat kumuh dan juga melanggar aturan.

Tingginya minat warga Surabaya untuk tinggal di rusun karena biaya sewanya yang sangat murah. Tiap bulan, tarif sewa yang dibebankan pada penghuni rusun rata-rata tidak lebih dari Rp100.000, seperti di Rusun Siwalankerto.

Sementara, Sekretaris Komisi B Edi Rachmat menyatakan, saat ini dibutuhkan setidaknya 32 unit rusun untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat. Menurut dia, jika tahun ini ada rencana pembangunan 6 unit rumah susun, berarti masih kurang 26 unit.

Dia berharap, ke depan penyediaan rusun tidak sebatas memenuhi pengajuan warga. Pemerintah kota juga diminta menyiapkan rusun sebagai langkah preventif. “Ketika semua pengajuan terakomodir, pemkot harus siapkan lahan baru untuk menampung bekas penghuni kawasan yang digusur,” terangnya.

Edi juga minta Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap rusun yang mereka miliki. Apalagi, dinas terkait juga sempat menemukan rusun yang disewakan. (pri)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS