oleh

Kayak ‘Sengkuni’, yang Tuduh PDIP Seperti PKI

JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, sebuah kesalahan besar kalau tuduhan dan penilaian bahwa PDIP sama dengan PKI.

Hasto menyebut pihak yang menyatakan tuduhan tidak benar itu seperti Sengkuni di dunia pewayangan. “Dan, kita tahu siapa Sengkuni itu karena baru saja diruwat di Yogyakarta,” kata Hasto, di sela pagelaran wayang kulit memperingati Kudatuli 1996 di lapangan parkir Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (29/7/2017) malam.

Dia mengingatkan, seluruh kader PDIP harus mengkhidmati sejarah perjuangan politik PDIP yang berkeadaban dan betul-betul menyelesaikan masalah rakyat di bawah ideologi Pancasila.

“Salah besar kalau dinilai dan dituduh bahwa PDIP sama dengan PKI, karena sangat tegas dan kokoh PDIP di bawah Pancasila,” ujarnya.

Hasto menambahkan, dalam wayang, masyarakat bisa melihat kisah-kisah nenek moyang bangsa Indonesia. “Bagaimana kebenaran berdiri tegak di atas angkara murka. Bagaimana watak satrio pinilih dikawal punokawan. Dan, politik PDIP adalah jalan kesatria yang didampingi para punokawa,” jelas dia.

Dengan jalan ksatria PDIP menerima keputusan politik di DPR walau sering diambil atas kekuatan menang menangan semata. Dia mencontohkan ketika Joko Widodo terpilih jadi presiden, ada pihak yang tidak puas lalu menyalurkan ketidakpuasan dengan membuat perubahan UU MD3.

“Ini fakta politik bagaimana politik tanpa etika dijalankan dengan nafsu kekuasaan semata,” ujar dia.

Hasto mengatakan, PDIP sebagai pemenang pemilu dipotong habis dan tak diberikan duduk di pimpinan dewan dan alat kelengkapan. Lawan-lawan politik Jokowi memotong suara rakyat sehingga apa yang disuarakan rakyat tak tercerminkan di DPR. Tetapi, PDIP yakin politik beretika harus dikedepankan.

Sebaliknya, di pihak lain ketika ada voting di DPR soal presidential threshold yang hasilnya tak membuatnya puas, lalu pihak itu mengatakan bahwa presidential thereshold menipu rakyat. “Jangan karena ambisi jadi presiden kemudian keputusan yang sah direduksi. Sekali lagi ini hanya karena ambisi,” ujar Hasto.

Pada kesempatan itu, Hasto menerangkan wayang mengandung filsafat dasar nenek moyang bangsa Indonesia, yang merefleksikan kehidupan umat manusia, termasuk dinamika politik saat ini. “Tampilan politik dalam dunia kontemporer juga tercermin dari wayang,” ujar Hasto.

Wayang pada peringatan itu menampilkan lakon Abimanyu Ranjam oleh Ki Dalang Warseno Slank. Lakon itu menggambarkan perjuangan anak muda yang gagah berani dalam memperjuangkan kebenaran.

Hadir dalam pagelaran tersebut, antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soedjono.

Hasto menambahkan, semua harus mengingat sebuah pesan dalam pidato Bung Karno, bahwa bangsa Indonesia akan kuat kalau berani meletakkan nasib di tangan sendiri. Inilah yang dijalankan PDI ketika diintervensi oleh pemerintahan Orde Baru yang otoriter.

“Maka kita lihat, puncak intervensi itu terjadi pada 27 Juli 1996. Dalam peristiwa Kudatuli kita lihat PDI mencoba dihabisi oleh pemerintah dengan mengambil alih kantor secara paksa. Kantor adalah simbol dan tempat pusat pengorganisasian dalam menjalankan semua kegiatan partai. Ini yang coba diambil alih,” ujarnya.

Pengambilalihan itu menunjukkan pemerintah coba membungkam suara arus bawah yang diperjuangkan PDI di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri kala itu. Kemudian, banyak yang memberikan masukan kepada Megawati.

Salah satunya Sekjen PDIP Alex Litay bahwa peristiwa itu adalah momentum politik untuk melakukan revolusi. Namun, Megawati percaya perjuangan tak bisa dilakukan dengan kekerasan, dan melanggar hukum.

“Maka Ibu Mega katakan tak akan lakukan revolusi, tapi akan lakukan gugatan hukum. Kemudian ada yang berkata, bukankah polisi, kejaksaan, pengadilan dan hakim dikuasai penguasa? Bukankah gugatan hukum itu jalan kesia-siaan? Kekhawatiran itu lantas dilawan Megawati dengan keyakinan. Masak di antara 264 kabupaten/kota di mana kita lakukan gugatan tak ada satu pun yang punya hati nurani? Dan akhirnya keyakinan Ibu Mega ini terbukti ketika di Riau sana ada yang melihat kebenaran demokrasi arus bawah dengan berani dia katakan PDIP di bawah Ibu Mega meski pun kantornya diambil paksa tetap yang sah secara politik dan hukum,” jelas Hasto.

Kemudian pada Kongres Sukolilo 29 Desember 1993. Pada pukul 24.00 tepat saat kongres akan dibubarkan, dengan tegas Megawati mengatakan, “Secara de facto, saya adalah Ketua PDIP.”

“Itulah sejarah. Meski PDIP digencet, selama keyakinan masih ada dan jiwa digerakkan untuk mengabdi pada bangsa, maka semangat itu tak bisa dimatikan. Seluruh sejarah PDIP disertai keyakinan politik yang sangat besar,” tuturnya. (goek)

rekening gotong royong