SURABAYA – Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana Amaliyah Verawatiningsih membenarkan kasus Covid-19 di Jatim selama Desember meningkat cukup tajam, lantaran dampak habis libur panjang dan perhelatan Pilkada serentak 2020.

“Kita tak bisa memungkiri libur panjang kemarin dan perhelatan pilkada serentak ikut menyumbang angka yang cukup signifikan penambahan kasus Covid-19 di Jatim maupun provinsi lain di Indonesia,” jelas Diana, Selasa (15/12/2020).

Harusnya, lanjut politisi muda yang akrab dipanggil Sasa ini, langkah-langkah antisipasi dan penanganan Covid-19 lebih ditingkatkan, terutama ketersediaan ruangan rumah sakit,

Sebab, beberapa rumah sakit di berbagai daerah sudah overload sehingga ketersediaan rumah sakit lapangan sangat dibutuhkan.

“Kita berharap Pemprov Jatim memiliki banyak kantor dan ruangan-ruangan seperti kantor BPSDM dan BLK-BLK bisa diberdayakan untuk menjadi ruangan isolasi penderita ringan Covid-19 yang tidak memerlukan peralatan medis dengan beberapa penambahan,” ujarnya.

Pertimbangan lainnya, sebut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, kondisi ruang isolasi milik rumah sakit di kabupaten/kota banyak dikomplain pasien Covid-19 karena dianggap kurang layak.

Bahkan di Magetan, dirinya mendapat laporan langsung dari keluarga yang pernah masuk ke rumah sakit karena Covid-19 yang menyatakan kondisi ruang isolasi tidak sepenuhnya memenuhi standar Covid-19. Sebab suhunya tidak diatur, hanya sekedar ruangan kosong yang dikunci dari luar lalu dikontrol sehari dua kali dan ada dokternya.

“Yang diharapkan masyarakat saat ini adalah pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang terkena Covid-19. Karena itu fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan khususnya terkait penanganan Covid-19 perlu ditingkatkan. Saya harap Gubernur Jatim cekatan untuk itu,” kata dia.

Sasa juga menyayangkan upaya percepatan penanganan Covid-19 akhir-akhir ini cenderung formalitas dan seremonial belaka. Padahal penanganan Covid-19 itu harusnya berbasis ilmu pengetahuan sehingga harus diteliti penyebabnya apa dan solusinya apa.

“Ngatasinya gimana itu sudah ada ilmunya. Kalau kemudian diatasi dengan seremonial ya enggak selesai nih. Rapat- rapat itu perlulah tapi kalau hanya dengan seremonial dibuka kampung ini, dibuka apa wilayah yang dengan status-status apalah itu sih nggak terlalu dibutuhkan,” pungkasnya. (rul)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS