BANDUNG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto yang diajukannya sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, punya kemampuan dan kepemimpinan yang kuat dan bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sesuai jati dirinya.

“Saya meyakini beliau memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang kuat dan bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sesuai jati dirinya, yaitu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional,” kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja, di Soreang, Kabupaten Bandung,  kemarin.

Dia menegaskan, pengajuan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI sudah sesuai prosedur, karena Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.

“Kita harus mengajukan ke DPR terlebih dahulu, mekanisme itu yang kita ikuti. Kita mengajukan KSAU, Marsekal Hadi Tjahjanto, sebagai Panglima TNI ke DPR untuk mendapatkan persetujuan,” jelas Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno telah menyerahkan Surat Presiden Jokowi kepada pimpinan DPR, yang diterima Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, di DPR, Senin (4/12) pagi.

Dalam surat itu, Presiden minta DPR untuk memproses Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin memberikan saran soal beberapa hal yang harus diambil oleh calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan juga Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

“Maka berdasarkan prosedur yang berlaku Komisi I akan segera melaksanakan uji kelayakan terhadap panglima baru yang menurut surat tersebut ditunjuk Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,” kata Hasanuddin, Selasa (5/12/2017).

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, konsekuensi logisnya maka calon Panglima TNI harus segera menyiapkan diri untuk mengikuti uji kelayakan yang akan dilaksanakan di Komisi I DPR.

Oleh karena sudah ada surat resmi dari Presiden Jokowi tentang rencana pemberhentian Jenderal TNI Gatot, kata Hasanuddin, maka sebaiknya Gatot sudah mulai menyiapkan memo serah terima jabatan.

“Dan tidak membuat keputusan keputusan strategis di akhir masa jabatannya, termasuk melakukan mutasi para perwira tingginya. Mutasi para perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh panglima baru agar suasana kondusif akan lebih tercipta,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS