Jumat
17 April 2026 | 9 : 04

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Jokowi Umumkan Kabinet 22 Oktober

pdip-jatim-220406-jokowi

JAKARTA – Tahap-tahap pembentukan tim pembantu presiden di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) semakin jelas. Setelah memperkenalkan tim transisi pemerintahan Senin (4/8), Jokowi-JK juga menyebut jadwal pengumuman nama-nama anggota kabinet.

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan, nama-nama anggota kabinet Jokowi-JK akan diumumkan setelah pelantikan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih yang dijadwalkan pada 22 Oktober 2014. Tjahjo menegaskan bahwa penyusunan dan pengumuman nama-nama anggota kabinet itu merupakan hak prerogatif presiden. ”Jadi bukan bagian kerja dari tim transisi yang dibentuk Joko Widodo dan Jusuf Kalla,” sebutnya.

Tjahjo menjelaskan bahwa tim transisi hanya menyusun konsep skala prioritas kerja pemerintahan jangka pendek dan menengah berdasar janji-janji kampanye Jokowi-JK. ”Insya Allah setelah pelantikan, pemerintahan langsung kerja dengan kabinet kerjanya,” kata pria kelahiran Surakarta yang juga ketua Tim Pemenangan Nasional Jokowi-JK itu.

Tjahjo menambahkan, Jokowi maupun JK tidak mempermasalahkan figur itu berasal dari kalangan profesional, birokrat, TNI, Polri, atau dari kader partai. ”Bagi beliau berdua, yang penting orang tersebut tepat di bidang tugasnya sebagai pembantu presiden dan memahami pola kepemimpinan plus manajemen kerja terpadu,” katanya.

Sementara itu, presiden terpilih Jokowi kemarin memperkenalkan tim transisi pemerintahan. Jokowi menunjuk Rini Mariani Soemarno, menteri perindustrian dan perdagangan (Menperindag) di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, sebagai kepala staf. Dalam menjalankan tugasnya, Rini dibantu empat deputi, yakni Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekretaris I Tim Kampanye Jokowi-JK Andi Widjajanto, Juru Bicara Tim Kampanye yang juga Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, dan Sekretaris II Tim Kampanye Jokowi-JK Akbar Faisal. Mereka akan bekerja dari Rumah Transisi yang berada di Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat.

Jokowi mengatakan, tujuan pembentukan Rumah Transisi adalah mempersiapkan peralihan pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke dirinya. Dengan demikian, setelah dilantik sebagai presiden, Jokowi dapat langsung melaksanakan konsep pemerintahannya. Terutama implementasi sembilan program nyata Jokowi-JK atau Nawacita. ”Tim transisi juga mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan kelembagaan di bawah presiden dan wakil presiden,” terang Jokowi.

Menurut Akbar Faisal, tim transisi akan bekerja hingga Jokowi dilantik pada 20 Oktober. Tiap-tiap deputi nanti membentuk kelompok kerja sesuai dengan program prioritas Jokowi-JK. ”Salah satu kelompok kerja yang dibentuk khusus untuk berkoordinasi dengan pemerintahan Presiden SBY membahas RAPBN 2015 sebelum diserahkan ke DPR pada 16 Agustus mendatang,” terang mantan politikus Partai Hanura itu.

Di luar pokja RAPBN, ada pokja lain yang dibentuk khusus untuk mempersiapkan kartu Indonesia Pintar dan kartu Indonesia Sehat yang ditargetkan dapat mulai diterapkan dalam 100 hari pertama pemerintahan. Karena belum memiliki legitimasi, tim transisi tidak akan mengintervensi atau mengambil alih kebijakan pemerintahan Presiden SBY. Tim nanti hanya memberikan masukan sehingga postur APBN 2015 sudah dapat mewadahi program kerja pemerintahan Jokowi-JK. ”Kami mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan pemerintahan yang akan datang. Prinsipnya, kami hanya memberikan rekomendasi dan keputusan ada di tangan presiden,” kata Hasto.

Apa alasan Jokowi menunjuk Rini Mariani sebagai kepala staf tim transisi? ”Senioritas,” kata Jokowi singkat sebelum meninggalkan balai kota kemarin. Selain pertimbangan itu, pria yang masih menjabat gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan, Rini layak menjadi kepala staf karena memiliki kemampuan dan banyak pengalaman.

Selain pernah berkarya di perusahaan swasta, Astra International, Rini pernah berkecimpung di pemerintahan selama menjadi Menperindag pada era Presiden Megawati. ”Ini penting. Karena kita ingin menggabungkan kecepatan swasta dan pentingnya regulasi di pemerintahan,” tutur mantan wali kota Solo tersebut. Jokowi mengungkapkan, dirinya sendiri yang menunjuk Rini. Untuk memilih kepala staf, Jokowi mengatakan tak perlu berkonsultasi dengan para ketua umum parpol pendukung.

Selain tim transisi yang bertugas menyiapkan program kerja, Jokowi membentuk satu tim head hunter yang bertugas menyeleksi calon anggota kabinet dan lembaga-lembaga pemerintahan non kementerian. Khusus untuk tim itu, Jokowi tidak bersedia membeberkan nama-namanya karena khawatir akan diintervensi.

Karena masih bekerja sebagai gubernur DKI, Jokowi akan bekerja di Rumah Transisi pada malam hari dan Sabtu-Minggu. Rencananya, Jokowi mengajukan pengunduran diri dari jabatan gubernur setelah pengumuman putusan sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) maksimal 21 Agustus mendatang.

Jokowi dan JK memiliki satu ruang kerja berukuran 6 x 6 meter di Rumah Transisi. Ruang kerja Jokowi dan JK dipastikan bakal steril karena memiliki pintu khusus yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari Jokowi dan JK. (JP)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

HEADLINE

PWI Jatim Anugerahi Said Abdullah, Dinilai Sukses Kelola Kebijakan Fiskal

MH Said Abdullah menerima penghargaan dari PWI Jawa Timur pada puncak Hari Pers Nasional 2026 di Surabaya, atas ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Minta OPD Surabaya Publikasikan Output dan Outcome Program ke Publik

Eri Cahyadi meminta OPD Surabaya mempublikasikan output dan outcome program untuk meningkatkan transparansi dan ...
LEGISLATIF

Puan Maharani Terima Penghargaan KWP Awards 2026, Tekankan Peran Media Kawal Kinerja DPR

Puan Maharani menerima penghargaan KWP Awards 2026 dan menegaskan peran penting media dalam mengawal serta ...
LEGISLATIF

Sawah di Pakusari Terdampak Limbah, DPRD Minta Pemkab Jember Pahami UU Pengelolaan Sampah

Pemkab Jember diminta memahami UU Pengelolaan Sampah setelah limbah mencemari irigasi dan mengancam 10 hektare ...
LEGISLATIF

Pansus DPRD Jatim Soroti Program OPD, Anggaran Besar Belum Tekan Kemiskinan

DPRD Jatim menilai program OPD belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan meski capaian administratif ...
KRONIK

Bupati Lukman Minta BUMD Tingkatkan Kinerja, Topang Perekonomian Daerah

JAKARTA – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, berkomitmen untuk mendorong kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ...