Sabtu
10 Mei 2025 | 4 : 17

Jokowi: Tak Perlu Takut OTT Kalau Tidak Mengambil Uang

pdip-jatim-jokowi-rapat-kepala-daerah

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, kepala daerah tidak perlu takut dengan operasi tangkap tangan (OTT), kalau memang tidak mengambil uang.

“Berkaitan dengan korupsi, takut semua pada operasi tangkap tangan, ya jangan ambil uang. Tidak perlu takut kalau tidak melakukan apa-apa,” kata Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah dalam acara Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Dia mengungkapkan, nantinya akan keluar perpres untuk membangun sistem, seperti e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. “Sistem itu akan mengurangi, menghilangkan OTT. Kalau sistem ini berjalan, tidak ada yang namanya OTT,” jelas Jokowi.

Presiden juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk lebih hati-hati dalam pengelolaan anggaran.

“Hati-hati, jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD. Saya tidak bisa bilang jangan kepada KPK. Saya bantu hanya dengan cara membangun sistem ini. Kita bangun bersama-sama,” urainya.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan, ada empat pemerintah daerah yang ‘memarkirkan’ APBD-nya dalam jumlah besar di bank pembangunan daerah.

Keempat pemerintah daerah itu adalah Kabupaten Tangerang sebesar 34 persen, Kabupaten Jember sebesar 36 persen, Kota Tangerang sebesar 32 persen, dan Kabupaten Kutoarjo sebesar 31 persen.

“Jangan sampai kayak begini lagi. Jangan sampai kami sudah transfer, duitnya malah diparkir di bank,” ujar Jokowi.

“Yang kayak gini kami ikuti terus. Jangan dipikir saya enggak ikuti yang begini,” lanjut dia.

Selain empat pemerintah daerah yang disebut itu, masih ada lagi pemerintah daerah yang tercatat ‘memarkirkan’ APBD dalam jumlah besar di bank. Namun, dia memilih tidak menyebutkannya.

Jokowi minta kepala daerah mendorong kepala-kepala dinas untuk segera menggunakan anggaran tersebut.

“Kejar dinas-dinasnya agar uang itu segera digunakan, berputar di masyarakat dan ekonomi di daerah menjadi tumbuh,” kata Jokowi.

Ke depan, pemerintah pusat akan mencari sebuah sistem tata kelola keuangan daerah agar jumlah anggaran daerah yang ‘parkir’ di bank tidak terlalu besar, bahkan nol rupiah. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Puan Desak Pemerintah Jamin Keselamatan WNI yang Terjebak Konflik India-Pakistan

JAKARTA – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas eskalasi konflik bersenjata antara ...
LEGISLATIF

Naikkan Daya Tarik Pengunjung, DPRD Surabaya Dorong SWK Berinovasi

SURABAYA – Kota Surabaya memiliki sentra wisata kuliner (SWK) yang tersebar di beberapa lokasi. Keberadaan SWK ini ...
KRONIK

Bupati Fauzi Kukuhkan Pengurus TP PKK 2025–2030, Dorong Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah

SUMENEP – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, resmi mengukuhkan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan ...
KRONIK

Bupati Lukman Tinjau Gorong-Gorong Tersumbat, Ajak Masyarakat Jaga Kebersihan Lingkungan

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga kebersihan ...
EKSEKUTIF

Seluruh Wali Kota Sepakat, Eri Cahyadi Kembali Pimpin Apeksi

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota ...
LEGISLATIF

Rincian Usulan Raperda Pesantren Kabupaten Probolinggo: Jatah Dana dari APBD hingga Perlindungan Santri

KABUPATEN PROBOLINGGO – DPRD Kabupaten Probolinggo menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi ...