JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengritik pelayanan pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) di Indonesia. Menurut dia, pelayanan untuk mendapatkan STNK masih tidak efisien.

Seperti disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden Jokowi menemukan fakta bahwa untuk mengurus STNK, seseorang mesti melewati tiga loket.

“Satu loket untuk samsat, satu loket untuk pemda, satu loket untuk Jasa Raharja. Yang seperti ini tidak boleh lagi,” ujar Pramono usai mengikuti rapat terbatas terkait peningkatan pelayanan publik di Kantor Presiden, Kamis (28/4/2016).

Presiden, kata Pramono, ingin agar pengurusan STNK melalui satu loket saja. Di dalam satu loket itulah pemerintah harus menyatukan lembaga terkait agar prosesnya lebih cepat.

Selain STNK, masih banyak lagi contoh lainnya. Presiden pun, lanjut Pramono, juga menginginkan agar kementerian atau lembaga yang memiliki pelayanan publik membuka jalur online. Hal itu untuk memudahkan dan mempercepat prosesnya.

Sebelumnya, Jokowi minta agar kualitas pelayanan publik ditingkatkan. Presiden tidak ingin rakyat mengeluh tentang pelayanan yang lamban, berbelit-belit, dan diwarnai pungutan liar (pungli).

“Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan di rakyat mengenai pelayanan publik. Dioper sana-sini, berbelit-belit, tidak jelas waktu dan biayanya,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas.

“Semuanya harus hilang, kurangi sebanyak-banyaknya dan hilang. Kemudian, praktik-praktik percaloan dan pungli juga harus hilang,” lanjut dia.

Jokowi mengatakan, dia akan membentuk tim khusus untuk memantau situasi pelayanan publik. Pelayanan itu mencakup KTP elektronik, SIM, STNK, BPKB, akta lahir, akta nikah, izin usaha, hingga paspor. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS