BOGOR — Presiden Joko Widodo mengatakan, iklan semacam pembangunan 65 bendungan sudah ditayangkan sejak tiga-empat tahun lalu melalui berbagai media.

Karena itu, Jokowi merasa heran mengapa iklan tentang keberhasilan pembangunan bendungan milik Kementerian Komunikasi dan Informatika di bioskop itu menuai polemik.

“Itu kan dari tiga empat tahun lalu kita sudah sampaikan. Baik lewat Youtube, TV. Lihat saja,” ujar Jokowi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/9/2018).

Dia menegaskan kembali perlunya masyarakat mendapatkan informasi soal program-program pemerintah, baik yang sudah, sedang, maupun belum dilaksanakan.

“Ya masyarakat kan perlu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, mana yang sudah, mana yang dalam proses, mana yang akan dikerjakan,” jelas Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan, apa yang dilakukan Kemenkominfo sama seperti yang dikerjakan Departemen Penerangan pada era Orde Baru yang bertugas menyosialisasikan program-program pemerintah.

“Kalau dulu, misalnya, menteri penerangan yang menerangkan (program pemerintah). Lalu masak suruh diem gini, gimana sih?” ujarnya sambil memeragakan menutup mulut.

Kemenkominfo sesuai peraturan dan perundangan mempunyai fungsi wewenang untuk menginformasikan hal itu ke masyarakat. Oleh sebab itu, tidak tepat apabila iklan tersebut dipandang sebagai kampanye sosok Jokowi secara personal.

“Sekali lagi, itu memang tugas Kemenkominfo. Itu amanat undang-undang bahwa pembangunan yang sudah selesai, masih dalam proses, atau belum selesai harus terus diinfokan agar masyarakat mengikuti,” terang dia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu menegaskan, pihaknya tak akan mencopot iklan di bioskop yang menampilkan keberhasilan pemerintah membangun 65 bendungan.

Meski hal itu menimbulkan polemik, menurut dia, Kemenkominfo tetap akan menjalankan tugasnya menyosialisasikan keberhasilan pemerintah kepada masyarakat.

“Ya enggaklah, ngapain dicopot, enggak ada yang salah dari iklan itu. Enggak akan dicopot,” kata Ferdinandus.

Dia menyebutkan, penayangan iklan tersebut sesuai kewajiban Kemenkominfo yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015.

Oleh karena itu, iklan tersebut akan tetap tayang sampai kontraknya habis. “Kalau yang bendungan ini, kontraknya sampai 20 September,” ungkap dia.

Kemenkominfo, lanjut Ferdinandus, sudah beberapa kali memasang iklan serupa yang menampilkan keberhasilan pemerintah. Iklan itu tayang di 177 bioskop di 42 daerah pada periode April 2018.

“Iklan sebelumnya sudah ada tol laut, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, di bioskop juga,” urainya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS