Menurut dia, hal ini sangat penting agar para menteri yang secara langsung berhubungan dengan presiden bisa terfokus dengan baik mengurusi kepentingan publik. “Ketika menjadi menteri, mereka harus satu hati satu kata dengan presiden,” ujarnya.

Ketika sebuah partai telah mengizinkan kadernya menjadi menteri yang ditunjuk, itu berarti partai telah mewakafkan mereka kepada negara. Partai-partai tersebut harus merelakan dengan tidak menjadikannya sebagai pengurus partai.

“Menteri bisa dari praktisi apa saja, politikus, praktisi hukum ataupun LSM, yang penting bekerja secara profesional,” kata dia.

Partai Hati Nurani Rakyat pun menyatakan mendukung wacana pengisian kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla agar tak dijabat ketua umum partai. Di lain pihak, Ketua PKB Marwan Ja’far mengingatkan keberhasilan pemerintahan Jokowi tergantung dukungan partai politik di eksekutif dan legislatif.

Wacana pengisian kabinet Jokowi-Kalla untuk 2014-2019 tersebut mengemuka setelah pasangan ini dinyatakan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum pada pemilu presiden 9 Juli lalu. Meski masih ada tahapan di Mahkamah Konstitusi, partai pendukung pasangan ini telah menyiapkan sejumlah kandidat untuk ikut mengisi kabinet. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS