JAKARTA – Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya punya cara tersendiri untuk melawan fitnah yang kemungkinan akan kembali bertebaran di Pilkada serentak 2018 sebagai komitmen menegakkan prinsip negara hukum.

Untuk menghadapi serangan fitnah yang kerap ditujukan kepada PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo, PDIP akan menyerahkan kepada ‘law enforcement’. Pihaknya tidak mau membalas isu dengan isu, membalas massa dengan massa.

Ahmad Basarah menegaskan bahwa PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo terus difitnah dengan berbagai isu yang tidak benar kejelasannya.

“Jika ada upaya seperti itu lagi akan kami serahkan kepada mekanisme hukum, di mana kami minta aparat penegak hukum menjalankan undang-undang untuk menindak perbuatan melawan hukum,” kata Basarah, di Kantor Megawati Institute, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).

PDI Perjuangan, lanjut Basarah, ingin pilkada bukan lagi sebagai ajang perpecahan di mana sebagai sesama anak bangsa saling tegang, saling fitnah, saling memusuhi, bahkan saling menyakit, dan membunuh.

“Pilkada adalah festival yang harusnya dirayakan secara sukacita, baik, dan beradab,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR ini.

Pihaknya juga berharap masyarakat tidak lagi meributkan latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada 2018.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu melihat latar belakang calon pemimpin yang akan bertarung di ajang pilkada.

Sebab, di dalam UU Pilkada tidak berisikan untuk mengatur dalam memilih pemimpin yang harus latar belakang suku agama ras calon kepala daerah.

“Negara demokrasi adalah berlandaskan hukum, di mana hukum dalam konteks pilkada adalah UU Pilkada yang merupakan hukum negara yang harus kita patuhi,” kata dia.

Basarah juga minta agar peserta pilkada baik pasangan calon, partai politik, simpatisan, relawan dan konsultan harus pegang teguh prinsip sebagai negara hukum ini. “Mari kita patuhi sebagai pedoman bernegara,” jelasnya.

Wakil rakyat dari dapil 5 Jawa Timur ini menambahkan, isu SARA dalam ajang pemilu akan menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik. Sehingga partai politik harus bisa menjalankan tugas politik, yakni memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Politisasi sara, sebutnya, adalah tantangan bagi setiap parpol. Kenapa demikian? Karena salah satu tugas parpol adalah memberikan pendidikan politik yang wajib disampaikan kepada masyarakat.

Yakni soal kebangsaan atau ke-Indonesia-an, memperkukuh identitas ke-Indonesia-an, di atas identitas primordialisme apa pun. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS