Rabu
08 Oktober 2025 | 9 : 10

Jaring Aspirasi dan Cari Solusi Langsung, Ipuk-Sugirah Bakal Ngantor di Desa

pdip-jatim-ipuk-sugirah-091120

BANYUWANGI – Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Sugirah menyiapkan program berkantor di desa-desa. Program ngantor di desa ini untuk menjaring aspirasi dan mencari solusi masalah warga secara langsung.

“Saya dan Bu Ipuk akan bergiliran ngantor di desa/kelurahan. Misalnya, saya hari Senin di Desa A, Selasa di Desa B, lalu Rabu Bu Ipuk di Desa C, Kamis di Desa D,” ungkap Cawabup Sugirah, Minggu (8/11/2020).

“Masing-masing dari kami, yaitu saya dan Bu Ipuk, berkantor di desa/kelurahan 2 kali dalam seminggu,” imbuh Sugirah politisi PDI Perjuangan yang berlatar belakang petani tulen ini.

Dengan ngantor di desa, terang Sugirah, selain bisa menyapa langsung masyarakat, juga sekaligus untuk mengetahui kondisi perkembangan pembangunan di tingkat desa, dan permasalahan yang ada.

“Dengan ngantor di desa, kami akan langsung mendengar masalah, mencari solusinya saat itu juga, hari itu juga. Misalnya ada anak yang terancam putus sekolah di desa tersebut, lansia sakit, dan sebagainya, bisa langsung kami tahu dan cari solusinya saat itu juga,” jelasnya.

Untuk teknis pelaksanaan ngantor di desa, sebut Sugirah, nantinya akan ada pemberitahuan pada masyarakat.

“Jadi nanti ada pengumuman: Bu Ipuk akan ngantor di Desa A hari Rabu tanggal sekian. Sugirah ngantor di Desa B hari Senin tanggal sekian. Silakan masyarakat datang, menyampaikan masalah apapun,” beber Sugirah.

Dia menambahkan, ngantor di desa juga sebagai bentuk sinergi bersama pemerintah desa, untuk saling membantu dalam mempercepat proses pembangunan maupun melakukan penyerapan aspirasi masyarakat.

“Pak Kades dan Bu Kades di Banyuwangi sudah hebat-hebat. Dengan ngantor di desa, kami sangat ingin mendukung tugas beliau-beliau,” ujarnya.

Dalam 10 tahun terakhir ini, desa-desa di Banyuwangi telah berkembang. Di era kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas dengan program unggulan Smart Kampung, banyak desa-desa melakukan inovasi, utamanya pelayanan publik.

Seperti di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, ada Sistem Manajemen Desa (Simade), sebuah sistem administirasi kependudukan tersusun rapi, yang membuat waktu pelayanan masyarakat hanya dua menit. Cukup dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pelayanan bisa dilakukan dengan cepat.

Tidak hanya Desa Ketapang, di Desa Genteng Wetan memiliki program Simas Mandiri atau Aplikasi Masyarakat Melayani Sendiri.

Kantor desa menyediakan sistem aplikasi sehingga warga tidak perlu antre di depan petugas pelayanan. Warga memilih layanan yang diinginkan. Tinggal memasukkan nomor NIK, layanan yang dipilih langsung jadi, cepat dan mudah.

Juga berbagai desa yang berinovasi dengan berbagai program di bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, dan lainnya. (goek)

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

HUT Ke-350 Magetan, Ziarah dan Menghayati Semangat 7 Leluhur

MAGETAN – Mengawali rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Kabupaten Magetan, sejumlah pejabat Forum Komunikasi ...
KRONIK

Bupati Lukman Tanam Pohon di Bukit Binaol, Kembangkan Potensi Wisata Alam

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, bersama Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Sepulu (Kompas) melaksanakan ...
EKSEKUTIF

Dana Pusat Menurun, Eri Cahyadi Pastikan Ekonomi Surabaya Tetap Tumbuh

SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tidak boleh mengalami ...
BERITA TERKINI

Respons Cepat Usulan Pak Tardi, Genangan Air di Lingkungan Santo Bernadus Segera Dibangun Saluran Baru

KOTA MADIUN – Upaya politisi senior PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Sutardi, dalam menyerap ...
LEGISLATIF

Wakil Ketua DPRD Yakini SPPG Pelaksana MBG di Jember Belum Punya SLHS

JEMBER – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Widarto, S.S meyakini pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) oleh satuan ...
KABAR CABANG

PDI Perjuangan Beri Masukan ke KPU soal Potensi Penambahan Kursi DPRD Surabaya

SURABAYA – DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya memberi masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal potensi ...