JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan, Presiden Joko Widodo akan melakukan pergantian menteri dalam waktu dekat.
“Akan ada reshuffle dalam waktu dekat, ya. Kita tunggu keputusannya,” ujar Pratikno di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).
Soal siapa menteri yang akan direshuffle, Pratikno mengatakan, menteri yang berasal dari Partai Amanat Nasional. Diketahui, satu-satunya menteri yang berlatar belakang PAN adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.
Dia tidak dapat memastikan, kapan tepatnya Presiden Jokowi akan mengganti Asman dan melantik menteri PAN-RB yang baru. Meski demikian, Pratikno mengatakan, kemungkinan pergantian akan dilaksanakan dalam satu atau dua hari ke depan.
“Ya nanti lihatlah. Kalau yang memastikan itu, hanya Pak Presiden lah,” ujar Pratikno.
Menurutnya, pergantian Asman lebih didasarkan atas partai asal Asman yang memutuskan berada di luar pemerintahan alias oposisi. “Jadi, keputusan ini konsekuensi dari dinamika politik perkoalisian. Sekali lagi, jadi ini soal koalisi,” ujar Pratikno.
Sementara, tentang kinerja Asman selama ini, Pratikno mengatakan, Presiden Jokowi sangat mengapresiasinya. “Dari kinerjanya, menteri asal PAN di pemerintahan, dalam hal ini Pak Asman Abnur, Bapak Presiden merasa sangat puas dan bagus,” jelasnya.
PAN memutuskan mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai calon presiden-calon wakil presiden dalam Pilpres 2019. Keputusan itu tetap diambil PAN meski saat ini masih berada di koalisi pendukung pemerintah.
Sementara parpol pendukung pemerintah lainnya, yakni PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, Hanura, PPP tetap mengusung Jokowi bersama Ma’ruf Amin.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyinggung keberadaan menteri berlatar belakang parpol di Kabinet Kerja yang dipimpin Joko Widodo. Menurut dia, semestinya menteri-menteri yang ada di Kabinet Kerja berasal dari partai politik pengusung Jokowi di Pilpres 2019.
Alasannya, agar para menteri dan presiden memiliki kesamaan visi dan misi dalam mengelola pemerintahan. “Seharusnya memang dalam sebuah tata pemerintahan baik setiap partai itu konsisten pada posisi politiknya,” kata Hasto di Menteng, Jakarta, Senin (13/8/2018).
Saat ditanya apakah menteri yang bersangkutan perlu diganti, Hasto menjawab hal itu sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah.
“Persoalan reshuffle atau tidak itu kami serahkan kepada Pak Jokowi. Dalam konteks politik seharusnya itu senapas parpol pengusung kemudian dengan Presiden, enggak bisa berbeda,” lanjut dia. (goek)
