Jumat
11 Juli 2025 | 7 : 11

Ini Tiga Opsi Kabinet Jokowi

pdip jatim - jokowi baju kotak kotak 3 jari

pdip jatim - jokowi baju kotak kotak 3 jariJAKARTA – Presiden terpilih Joko “Jokowi” Widodo telah menyiapkan tiga opsi kabinet yang akan bekerja bersamanya pada masa pemerintahan yang akan datang. Ketiga opsi tersebut disusun oleh Jokowi bersama tim transisi.

Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, opsi pertama yakni opsi status quo, dimana jumlah kementerian yang akan mengisi kabinet yang akan datang sama dengan jumlah kementerian yang ada saat ini. Hanya saja, kata Andi, ada sejumlah kementerian yang nantinya akan berubah namanya.

Andi menuturkan, opsi ini menjadi pertimbangan lantaran anggaran yang dimiliki pemerintah dalam kurun waktu Oktober-Desember 2014 sangat terbatas. Dengan demikian, tidak dimungkinkan terjadinya restrukturisasi kelembagaan.

“Pak Jokowi-JK tidak menginginkan ada pemerintahannya malah disibukkan dengan perubahan kelembagaan dan malah kehilangan fokus untuk melaksanakan program nyata,” kata Andi di Kantor Tim Transisi di Kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (24/8/2014).

Selain itu, melalui opsi pertama, Jokowi ingin mengefesiensikan kinerja 31 kementerian yang ada. Pasalnya, Jokowi, kata Andi, menilai adanya tumpang tindih kinerja antara kementerian satu dengan kemeterian lain. Salah satu urusan yang tumpang tindih itu terkait navigasi laut yang tersebar di 12 kementerian.

“Nah opsi pertama ini, Pak Jokowi meminta digali lebih dalam terutama terkait pembekuan atau penghentian program-program tumpang tindih untuk kemudian dialokasikan ke satu kementerian sehingga berlangsung lebih efektif,” ujarnya.

Opsi kedua, Andi melanjutkan, Jokowi ingin jumlah kementerian yang ada menjadi 27 kementerian. Opsi itu dilakukan dengan mempelajari UU Kementerian Negara, dimana terdapat tiga menteri koordinator yang mengatur kinerja kementerian yang ada. Ketiga kementerian koordinator itu adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri.

“(Selain itu) ada tiga kementerian yang kalau harus diubah harus dengan persetujuan DPR, yaitu Kementerian Agama, Hukum, dan Keuangan, lalu kementerian lain ditata ulang berdasarkan urusannya,” katanya.

Opsi terakhir, kata Andi, terbagi menjadi dua, yakni opsi 3A dan 3B. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada jumlah kementerian yang ada. Opsi 3A terdapat 20 kementerian, sedangkan opsi 3B terdapat 24 kementerian.

Kendati demikian, Andi tak menyebutkan, kementerian apa saja yang dipangkas pada opsi ketiga ini. (kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Event Ponorogo Rikolo Semono, Upaya Kota Reog Jadi UCCN

PONOROGO – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, secara resmi membuka event “Ponorogo Rikolo Semono 2” di Alun-alun ...
KRONIK

KH. Mujtaba dan Wahyudi Temui Kapolres Sumenep, Bahas Ancaman Narkoba di Kangean

SUMENEP – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kangean, KH. M. Mujtaba, bersama anggota Fraksi PDI ...
LEGISLATIF

Halte TransJatim Kembali Dirusak, Dewanti Tegaskan Pentingnya Perlindungan Fasilitas Publik

SURABAYA – Aksi perusakan halte bus TransJatim kembali terjadi dan memantik keprihatinan mendalam dari kalangan ...
SEMENTARA ITU...

Narada Farm, Kebun Melon yang Membuat Mbak Nia Kepincut

SUMENEP – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, melakukan kunjungan ke kebun melon ...
EKSEKUTIF

Warga Gresik Taat Pajak dapat Hadiah Sepeda Motor hingga Umrah

GRESIK – Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan apresiasi kepada para wajib pajak kendaraan bermotor dan restoran. ...
LEGISLATIF

Hutan Bojonegoro Dikelola Rakyat Capai 35.000 Hektar, Minim Infrastruktur

BOJONEGORO – Pembangunan infrastruktur di kawasan hutan mutlak diperlukan untuk mengentas kemiskinan warga ...