Menurut Megawati, lambannya kerja aparatur birokrasi karena kekhawatiran dalam memutuskan kebijakan. Para birokrat cenderung takut menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga sulit mengambil suatu kebijakan.

“Karena takut salah, jadi enggak mau kerja. Takut dijadikan target KPK, terus diam. Kalau begitu, berarti dia enggak tahu mana yang benar dan mana yang tidak,” kata Megawati saat membuka sekolah partai calon kepala daerah di Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7/2015).

Baca: Buka Sekolah Calon Kepala Daerah, Megawati Puji Risma

Yang kedua, adanya niat buruk birokrat untuk mengorupsi uang negara. Oleh karena itu, dia mengingatkan calon kepala daerah yang direkomendasikan PDI Perjuangan agar menyingkirkan jauh-jauh niat korupsi. Korupsi yang paling rawan dilakukan kepala daerah, sebut Mega, berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan sosial (bansos).

Pernyataan ini diungkapkan Megawati untuk menjawab pertanyaan Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah diskusi, Jokowi bertanya kepada Megawati soal faktor terjadinya pelambatan kinerja sehingga menghambat perekonomian.

Sampai saat ini, lanjut Megawati, lebih kurang 128 kepala daerah terjerat kasus korupsi di KPK. Sejak pemberlakuan otonomi daerah, tambah Mega, para kepala daerah seolah menjadi raja-raja kecil, dan mereka rawan terlibat korupsi berkaitan dengan perizinan.

Kepada calon kepala daerah, Mega minta mereka mundur dari PDI Perjuangan jika sejak awal berniat memenangkan pilkada untuk korupsi. Oleh karena itu, PDI Perjuangan menggelar sekolah calon kepala daerah yang antara lain bertujuan memberikan pendidikan agar peserta menjauhi pelanggaran hukum. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS