SIDOARJO – Meski baru sebatas draf awal, Fraksi PDI Perjuangan berharap agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sidoarjo tahun 2021-2026 ini nantinya tidak sekadar menjadi kembang kertas. Fraksi juga memberikan 7 poin kritisi atau catatan terhadap sejumlah hal pada draf tersebut.

“Sebaik apapun rumusan RPJMD hanya akan jadi retorika belaka jika tidak ada tindak lanjut,” kata Sujalil, Kamis (22/4/2021).

Pernyataan pria yang juga Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC PDI Perjuangan Sidoarjo ini menegaskan pendapat fraksi seperti ia sampaikan saat menjadi juru bicara dalam rapat paripurna kedua pembahasan draf awal RPJMD, kemarin dulu.

Tujuh poin itu, terang Sujalil, satu, proyeksi penyusunan anggaran daerah baik terkait pendapatan asli daerah (PAD) maupun kapasitas riil fiskal kurang optimal. Sebab untuk mendukung program prioritas pembangunan, dibutuhkan pendanaan yang cukup.

Dua, sesuai pasal 57 Permendagri nomor 86/2017, dinas yang membidangi keuangan harus dapat memproyeksikan perhitungan keuangan serta menerapkan pagu indikatif RPJMD lebih tepat lagi. Sebab untuk lebih meningkatkan pendanaan, perlu diperkuat kebijakan-kebijakan dana alternatif non-APBD.

Tiga, soal sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang sangat tinggi. “Ini membuktikan perencanaan masih kurang cermat,” kata Sujalil.

Kemudian pada poin empat, Sujalil meminta OPD segera menyelesaikan proyeksi target dan pagu indikatif. Agar kebijakan alokasi anggaran prioritas I berupa urusan wajib, II urusan pendukung visi/misi kepala daerah dan III soal penunjang, dapat dirumuskan dalam RPJMD.

Lima, fraksi meminta kesepakatan bersama (MoU) antara pemkab dengan kemendagri tentang layanan publik berbasis digital secepatnya direalisasikan.

“Agar setiap OPD (organisasi perangkat daerah) dapat mengakses data dari dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil), karena pesatnya kemajuan teknologi informasi,” kata Sujalil.

Enam, fraksi berharap segera dibuka layanan pengaduan masyarakat berupa ‘hotline number’ satu pintu 24 jam untuk melayani segala permasalahan.

Tujuh, terkait program betonisasi jalan hendaknya diimbangi kualitas drainase atau penyerapan air yang mumpuni. (hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS