JOMBANG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Hj. Sadarestuwati, mengeluarkan peringatan keras mengenai kondisi sektor pertanian nasional yang saat ini dinilai berada dalam fase darurat.

Hal ini disampaikan Sadarestuwati saat menggelar Sarasehan Ketahanan Pangan di Aula Bale Tani, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Kamis (7/5/2026) malam.

Menurutnya, tekanan ganda yang berasal dari beban ekonomi serta ketidakpastian iklim ekstrem disebut menjadi ancaman nyata bagi kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani di akar rumput.

Ia mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk segera menetapkan skala prioritas pada kebijakan perlindungan petani. Tanpa intervensi yang konkret, tambah dia, ketahanan pangan nasional akan menghadapi risiko kerentanan yang serius akibat dampak domino dari instabilitas ekonomi global dan fenomena alam.

“Kondisinya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada tekanan ekonomi yang luar biasa, ditambah lagi dengan perubahan iklim yang sangat sulit ditebak. Kita harus jujur bahwa tekanan ekonomi ini sangat dirasakan di tingkat akar rumput,” ujar Sadarestuwati

Dampaknya, lonjakan harga komponen produksi mulai dari pupuk, biaya logistik, hingga biaya operasional pertanian yang kian membebani para petani. Kondisi ini semakin diperparah dengan ancaman anomali cuaca seperti El Nino “Godzilla” yang diprediksi oleh BMKG akan membawa kekeringan panjang.

“Harga pupuk dan operasional pertanian tidaklah murah. Jika beban ini ditambah dengan kemarau panjang, maka ketahanan pangan kita menjadi taruhannya. Kita harus bergerak cepat sebelum terlambat,” tegas anggota Komisi VI DPR RI itu.

Mbak Estu, sapaan akrabnya, juga menitikberatkan pada urgensi pelestarian sumber daya air sebagai urat nadi sektor agraria. Ia menyerukan gerakan gotong royong untuk menyelamatkan sumber-sumber air dan hutan demi menjaga keseimbangan ekosistem pendukung pertanian.

“Utamanya kita harus bergotong royong menyelamatkan sumber air kita. Logikanya sederhana, kalau air habis, pertanian mati. Dan jika pertanian mati, maka ekonomi masyarakat desa akan runtuh. Ini adalah efek domino yang harus kita cegah sejak dini melalui aksi nyata di lapangan,” tambahnya.

Untuk itu, Sadarestuwati amat menyesalkan terjadinya penggundulan hutan dan alih fungsi lahan yang mengabaikan aspek konservasi.

Ia mengingatkan, pembangunan ekonomi, termasuk di sektor pariwisata, tidak boleh mengorbankan fungsi ekologis hutan, di antaranya, pendukung ekosistem ketahanan pangan dan ekonomi.

“Jangan hanya mau mengambil hasilnya saja tapi justru merusak akarnya. Hutan jangan digundul atau ditebang sembarangan. Menjaga hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi ini menyangkut kelangsungan hidup dan ekonomi anak cucu kita ke depannya. Boleh saja membangun wisata, tetapi tolong selamatkan juga hutan kita,” ungkapnya. (fathir/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS