NGANJUK – Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Ida Bagus Nugroho mendesak kepolisian secepatnya mengusut kejadian pembakaran bendera PDI Perjuangan oleh sejumlah oknum peserta aksi penolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Menurut Bagus, pengusutan para pelaku pembakaran harus dilakukan secepatnya untuk meredam kemarahan kader-kader PDIP.

“Sesuai instruksi Sekjen Partai Hasto Kristianto, kita harus menunggu arahan resmi dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Namun, sambil menunggu komando, DPC PDI Perjuangan harus bergerak mendesak polisi mengusut tuntas pelaku pembakaran bendera Partai,” kata Bagus, saat menghadiri rapat DPC PDI Perjuangan Nganjuk, Kamis (25/6/2020).

Politisi yang juga anggota DPRD Provinsi Jatim ini minta jajaran structural DPC PDIP Nganjuk untuk mendatangi Polres setempat. Tujuannya, minta polisi untuk menindaklanjuti dan menangkap dalang pembakaran bendera Partai.

Selain Bagus, rapat menyikapi aksi pembakaran bendera Partai ini juga dihadiri pelaku sejarah Kudatuli Susilo Muslim, Ketua DPC PDIP sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono, serta jajaran pengurus dan kader lainnya.

Tatit Heru Tjahjono menambahkan, terkait peristiwa ini, pihaknya bersama jajaran pengurus lainnya mengambil langkah yang sangat bijak. Yakni dengan minta kepolisian segera melakukan pengusutan.

Menurutnya, masyarakat, kader Partai, tokoh – tokoh Partai di Kabupaten Nganjuk sangat marah dengan kejadian pembakaran bendera tersebut. Namun pihaknya masih bisa meredam.

“Kami menunggu komando dari DPP PDI Pejuangan. Besok Jumat (26/6/2020) kami akan mengadukan masalah ini secara hukum kepada kepolisian,” ujar Tatit .

Sementara itu, Susilo Muslim yang juga Dewan Pertimbangan Cabang PDI Perjuangan Nganjuk mendukung apa yang akan dilakukan DPC setempat yang tentunya sesuai instruksi Pusat.

Sebab, kata Susilo, pembakaran bendera Partai ini sama saja melukai hati para kader PDI Perjuangan.  “Sebagai kader PDI Perjuangan kita tidak terima,” tegas Susilo. (endyk)