BOJONEGORO – Pembangunan infrastruktur di kawasan hutan mutlak diperlukan untuk mengentas kemiskinan warga setempat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bojonegoro yang juga anggota Komisi D, Amin Thohari, Kamis (10/7/2025).

Menurut dia, saat ini kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui program Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) mencapai 30 sampai 35 ribu hektar.

“Masyarakat sekitar hutan sebagian besar kehidupannya tergantung dari hasil pertanian hutan,” ujar amin.

Adapun hasil pertanian utamanya tanaman Jagung. Namun, imbuh Amin, pembangunan infrastruktur di kawasan desa hutan masih minim.

“Termasuk infrastruktur jalan yang masih minim. Jalan usaha tani, saluran irigasi termasuk embung,” katanya.

“Pemerintah tidak bisa lagi beralasan tidak bisa membangun karena keterbatasan izin kehutanan,” imbuh Amin.

Soal pembangunan kawasan hutan dengan tujuan pengentasan kemiskinan, lanjut Amin, telah dituangkan dalam pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disampaikan dalam Rapat paripurna di gedung dewan, kemarin. (dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS