MALANG – Kota Malang pada hari ini genap berusia 108 tahun. Dalam perayaan HUT ke-108 ini, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika berharap agar ke depan Kota Malang dapat menjadi Kota Metropolitan yang berbasis kebudayaan.

Made menyampaikan, dalam perayaan HUT Kota Malang ke-108 menjadi titik pijakan baru arah pembangunan selanjutnya. Hal ini bertepatan dengan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang yang telah diajukan oleh Pemkot kepada DPRD.

“Kebetulan pada hari peringatan ulang tahun Kota Malang ini, ada pengajuan Ranperda RT/RW, perubahan tata ruang wilayah di Kota Malang. Sehingga, itu akan kita jadikan pijakan, Kota Malang mau dibawa kemana,” ungkap Made, Jumat (1/4/2022).

Perubahan dalam penyusunan Raperda RTRW Kota Malang, ujar Made, akan menjadi titik penting dalam pijakan arah gerak, menjadikan Kota Malang menjadi kota pendidikan berbasis kebudayaan.

“Kami berharap Kota Malang sudah tidak ada pilihan lain, kita harus sudah menjadi kota metropolitan yang berbasis budaya,” ujarnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut menyatakan visi untuk menjadikan Malang sebagai Kota Metropolitan yang berbasis kebudayaan memiliki tujuan untuk meneruskan dan mengembangkan ciri khas kota. Yang selama ini identik dengan kota wisata, kota pendidikan, dan kota kebudayaan.

Untuk menuju Kota Metropolitan, Made memandang, bahwa hal tersebut bukanlah suatu cita-cita yang mustahil untuk bisa diwujudkan. “Kita siap menjadi penyangga Jawa Timur, lewat Kota Malang sebagai kota kedua metropolitan setelah Surabaya,” sebut Made.

Selain itu, kabar baik lainnya dalam perayaan HUT ke-108 Kota Malang kali ini adalah kondisi pandemi Covid-19 yang terus mengalami penurunan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat mulai memberikan sinyal positif.

“HUT kali ini kita bersyukur, karena kita bisa melibatkan semua orang karena kita sudah berada di level 1 kita syukuri, kita apresiasi Pemerintah Kota Malang melalui Satgas Covid berhasil,” ucapnya.

Disisi lain, DPRD Kota Malang telah menangkap aspirasi masyarakat yang mengharapkan perbaikan infrastruktur umum yang ada. Seperti penyelesaian masalah jalan berlubang dan banjir.

“Sebentar lagi ada pelemparan KUA PPAS APBD 2023 dan setelah itu ada PAPBD, Perubahan APBD 2022. Di sinilah kesempatan kita menganggarkan perbaikan perubahan infrastruktur yang terbaru,” tutup Made. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS