JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama pemerintah menegaskan kebijakan impor beras Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi patut dikritisi. 

Kebijakan itu, lanjutnya, juga terus menjadi polemik. Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan mengapa Partainya mengkritisi kebijakan itu. 

Pertama, menurut Hasto para pendiri bangsa khususnya Bung Karno telah menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus bisa berdiri di kaki sendiri (berdikari), termasuk dalam hal pangan. 

“Sebelum membacakan teks Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno menyampaikan pidato singkat yang intinya untuk berani meletakkan nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri,” kata Hasto dalam Webinar Repdem bertajuk ‘Impor Beras dan Garam: Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente, Kamis (25/3/2021) 

Hanya dengan berani meletakkan nasib di tangan sendiri, jelas Hasto, bangsa akan berdiri dengan kuatnya. “Ini adalah suatu pernyataan politik di mana kita punya suatu mental berdikari dan itulah yang menjadi alasan mengapa Indonesia ini berdiri,” terangnya. 

Lalu dari aspek legitimasi menurut Hasto kebijakan impor juga bertentangan sebab upaya untuk mensejahterakan petani masuk di dalam Pancasila di dalam cita-cita kemanusiaan. 

“Cita-cita kemanusiaan itu membebaskan manusia itu dari berbagai belenggu penjajah, termasuk mereka para pemburu rente yang ingin mengambil jalan pintas dengan melakukan impor, sesuatu yang seharusnya kita mampu memproduksi,” urai Hasto. 

Bagaimana dari aspek konstitusi? Hasto berpandangan, tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk kesejahteraan petani bukan kesejahteraan petani asing. 

“Itu sangat jelas. Juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pemimpin harus memahami tujuan dari bernegara. Yaitu berpihak pada petani. Kedaulatan petani dalam berproduksi harus dilindungi dan produksinya dinikmati oleh rakyat, tidak sedikit-sedikit terancam oleh kebijakan sepihak untuk melakukan impor,” papar Hasto. 

Karena itulah dia menekankan konstitusi sudah jelas bahwa impor berbanding terbalik dari perintah menyejahterakan rakyat,. Padahal bumi alam dan segala isinya harus diolah sebaik-baiknya. 

“Bagaimana untuk hal pangan seharusnya kita mampu berproduksi sendiri, 75 tahun merdeka masak kita harus bergantung terus menerus pada impor,” tegasnya. 

Dia juga memahami meski PDI Perjuangan kritis soal impor beras, banyak yang menyebut PDI Perjuangan partai Pemerintah rasa oposisi. Yang disampaikan PDI Perjuangan dalam konteks berdemokrasi yang sehat. 

“Padahal yang dilakukan Partai adalah kritik atas kebijakan atas dasar cara pandang yang sesuai platform Partai,” tutup Hasto. 

Dalam webinar tersebut hadir juga Dirut Bulog Komjen Pol (Purn) Budi Waseso, Anggota Komisi Pertanian DPR Ono Surono, dan Dirjen Tanaman Pangan Suwandi. (goek)