SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di daerahnya untuk memakai pakaian adat keraton saat Hari Jadi ke-752 Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 556/1826/435.108.3/2021 tentang pemakaian baju adat Bangsawan saat memperingati Hari Jadi ke-752 Kabupaten Sumenep. Pemakaian baju adat bangsawan dilaksanakan pada hari Kamis-Jum’at, 28-29 Oktober 2021 yang merupakan hari kerja efektif, karena tanggal 30-31 bertepatan pada hari Sabtu dan Minggu.

Selain ASN, pemakaian baju adat keraton juga diberlakukan bagi pegawai di instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dosen serta guru di lingkungan Pemkab Sumenep.

Sementara untuk siswa dan mahasiswa mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta diwajibkan mengenakan pakaian batik Sumenep.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi mengatakan, pemkab membuat kebijakan tersebut sebagai upaya melestarikan adat dan budaya yang dimiliki Sumenep sejak zaman kerajaan dulu.

“Memakai baju adat ini sebagai upaya melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang kita miliki. Kata Bung Karno berkepribadian dengan budaya,” ujar Bupati Fauzi, Rabu (27/10/2021).

Selain itu, jelas Bupati Fauzi, pemakaian baju adat keraton ini bertujuan agar para aparatur memiliki semangat dalam menjalankan tugas seperti yang telah dilakukan pendiri Kabupaten Sumenep terdahulu, yaitu Raden Arya Wiraraja.

“Seperti yang kita ketahui, Arya Wiraraja adalah tokoh yang disegani. Beliau merupakan sosok yang memiliki jasa besar mendirikan Nusantara. Oleh karenanya, kita patut mencontoh semangat perjuangan beliau,” tuturnya.

Sebab itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu, berharap Hari Jadi Sumenep tahun ini dapat dijadikan momentum menggelorakan kembali semangat perjuangan para leluhur untuk membangun Kabupaten Sumenep dengan dilandasi nilai luhur budaya.

“Saya berharap peringatan Hari Jadi ini jangan dijadikan sebagai rutinitas seremonial tahunan. Tapi harus mengandung makna dan hakikat untuk membangun Kabupaten Sumenep lebih baik demi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS