SURABAYA – Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf memaparkan pengalamannya mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di Jawa Timur.

Dalam debat pemilihan gubernur (Pilgub) yang digelar di Dyandra Convention Center Surabaya, Sabtu (23/6/2018) malam, Gus Ipul menyampaikan sejumlah prestasinya yang telah terbukti selama menjadi wakil gubernur dalam sepuluh tahun terakhir.

”Upaya-upaya reformasi birokrasi dan pelayanan publik bukan barang baru di Jawa Timur. Saya selama menjadi wakil gubernur ikut mendorong hal itu, dan telah membuahkan prestasi,” kata Gus Ipul.

Keponakan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mencontohkan sejumlah prestasi di Jatim. Di antaranya menyabet predikat A (terbaik se-Indonesia) dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan tujuh kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov Jatim.

Selain itu, Pemprov Jatim menyabet tujuh kali penghargaan kinerja terbaik dari pemerintah pusat serta lebih dari 90 penghargaan reformasi birokrasi serta inovasi publik dari berbagai kementerian.

”Tapi tentu dengan berbagai prestasi itu, tetap masih ada hal yang perlu dibenahi. Ada kekurangan-kekurangan, nah itulah yang akan langsung kita benahi begitu nanti dipercaya rakyat,” ujar Gus Ipul.

Ke depan, Gus Ipul menyampaikan konsep anyar yaitu ”kolaborasa”. Itu adalah konsep memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan pemerintahan yang melayani rakyat dengan rasa.

”Kolaborasi dengan rasa, membangun dengan hati. Kami akan lebih banyak mendengar, sabar dan selalu senang menerima masukan,” katanya.

Calon Wakil Gubernur Jatim Puti Soekarno menambahkan, dengan beragam prestasi itu, dia bersama Gus Ipul bakal langsung memacu kinerja jika dipercaya rakyat. Karena Gus Ipul penuh pengalaman, tidak perlu belajar lagi dari nol.

Saat mendapat pertanyaan dari panelis Andy Fefta Wijaya dari Unibraw Malang soal bagaimana mengatasi ego sektoral yang mengemuka dalam pemerintahan saat ini, Puti mengatakan, kuncinya adalah sinkronisasi.

“Kata kuncinya adalah sinkronisasi. Antara unit-unit kerja pemerintahan harus selaras menjalankan program-program pemerintahan,” terang Puti

Sinkronisasi, tambah dia, juga harus dilakukan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. “Terutama dengan program-program Nawacita Bapak Presiden Jokowi,” ujarnya.

Tentang penataan kepegawaian, Puti juga menegaskan, bahwa saat ini telah ada sistem yang baku di pemerintahan. Di antaranya, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi dan lainnya.

Satuan-satuan kerja itu, kata dia, harus bekerja menurut aturan-aturan baku, dimana rekruitmen pejabat harus dijalankan dengan komitmen profesional dan menjalankan meritokrasi.

“Kalau sinkronisasi dijalankan, dan rekruitmen pejabat dijalankan dengan standar yang telah ditetapkan, maka ego sektoral itu bisa ditekan,” tegasnya. (goek)