Sabtu
06 Juni 2026 | 6 : 13

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Guntur Wahono Samakan Persepsi Perangkat Desa soal Koperasi Merah Putih

pdip jatim 250615 sosialisasi guntur

BLITAR – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono, kembali menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui sosialisasi bertajuk “Pancasila Sumber Toleransi dalam Keberagaman dan Kemajemukan Masyarakat Indonesia”.

Kegiatan itu digelar di Hotel Grand Mansion, Kanigoro, Kabupaten Blitar, Sabtu (14/6/2025), dan dihadiri puluhan peserta dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blitar.

Dalam sambutannya, Guntur Wahono menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan program-program pembangunan berbasis rakyat, khususnya dalam konteks penguatan koperasi di desa-desa.

Baca juga: Perkuat Ekonomi Desa, Guntur: KMP, BUMDes, dan Poktan Harus Berkolaborasi

“Kami hanya menyiapkan SDM yang mampu dan andal. Karena latar belakang mereka berbeda, maka para stakeholder perlu menyamakan persepsi agar ada kesepahaman. Harus ada pembekalan agar mereka punya bekal dalam mengelola koperasi ini dengan baik, sesuai dengan instruksi pemerintah,” ungkap Guntur.

Dia menjelaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Kami ingin menyandingkan Koperasi Merah Putih dengan struktur pemerintahan desa agar tidak berjalan sendiri. Kami juga siap memfasilitasi pembekalan dan pelatihan, termasuk menghadirkan narasumber yang kompeten seperti dari Provinsi Jawa Timur,” tambah Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut.

Sementara itu, Ketua Dekopinwil Jawa Timur, Slamet Sutanto, menyambut baik upaya tersebut dan menyatakan bahwa koperasi merupakan bentuk paling nyata dari semangat keadilan sosial yang termaktub dalam ideologi Pancasila.

“Mari kita bersama-sama berkomitmen, karena niat negara ini baik. Tatanan ekonomi yang paling pas untuk Indonesia adalah koperasi, karena koperasi dimiliki oleh dan untuk anggota. Ini adalah program nyata untuk mensejahterakan bangsa,” kata Slamet.

Dia juga menegaskan bahwa koperasi harus menjadi sentral penggerak ekonomi rakyat, dan perangkat desa memiliki peran penting dalam keberhasilan program ini.

“Kita dalam menjabarkan keadilan sosial itu butuh sistem yang tepat, dan koperasi adalah solusinya. Kami siap mendukung agar koperasi benar-benar berjalan efektif di desa-desa dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.

Acara ini ditutup dengan sesi dialog interaktif antara peserta dan narasumber, yang menyepakati pentingnya kolaborasi antara pengurus koperasi, perangkat desa, dan pemerintah untuk menyukseskan program Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

DPRD Jatim Soroti Ketimpangan DBHCHT, Minta Daerah Penghasil Dapat Porsi Lebih Berkeadilan

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur membawa isu strategis DBHCHT, kinerja BUMD, dan penyesuaian program ...
KABAR CABANG

Mencari Mereka yang Tercecer dari Bansos, Kerja-kerja Kerakyatan dari PAC PDIP Mumbulsari

Kisah pendampingan warga prasejahtera di Mumbulsari, Jember. Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan turun ...
LEGISLATIF

Diana Sasa: Ketahanan Ekologi Harus Jadi Prioritas Pembangunan Daerah

Anggota DPRD Jawa Timur Diana Sasa menegaskan ketahanan ekologi harus menjadi prioritas pembangunan daerah. ...
KRONIK

Ganjar Minta Legislator PDIP Jaga Uang Rakyat Agar Tidak Boncos dan Bocor

Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengingatkan anggota Fraksi PDIP DPRD untuk mengawal penggunaan APBD secara ...
SEMENTARA ITU...

Di Depan Rumah Itu, Sholikah Menitipkan Harapan Baru untuk Tiga Cucunya

Kisah haru Sholikah, warga Kandat, Kediri, yang mengasuh tiga cucu dalam keterbatasan ekonomi. Bantuan rombong ...
HEADLINE

Megawati: Politik Anggaran Harus Menjadi Instrumen Keadilan Sosial bagi Rakyat

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan politik anggaran harus menjadi instrumen keadilan ...