KEDIRI – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana melaksanakan kegiatan workshop di Gedung Serba Guna Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Sabtu (22/3/2025).

Workshop kali ini mengusung tema tentang “Mengelola Resiko dan Hukum dalam Peningkatan UMKM”. Ada sekitar 200 warga dari berbagai kelurahan di wilayah Kecamatan Pesantren yang hadir dalam pelaksanaan workshop.

Mereka di antaranya berasal dari Kelurahan Betet, Tempur Rejo, Jamsaren, Ngelitih, Pesantren, Ngelecoh dan Bawang.

Dalam kesempatan itu, Wara Sundari Renny Pramana didampingi anggota Komisi A DPRD Kota Kediri Sunarsiwi Kurnia Ganik Pramana dan Lurah Tosaren Joko Prayitno.

Sesuai tema yang diusung, sedikitnya ada 2 pertanyaan yang diajukan terkait persoalan ekonomi. Antara lain soal pengajuan bantuan rombong untuk berdagang serta keluh kesah warga terkait kepengurusan izin usaha yang dirasa lama.

Sementara pertanyaan lainnya terkait bantuan dana PIP serta ucapan terima kasih dari warga yang sudah dibantu peralatan olahraga.

Semua pertanyaan dan keluh kesah warga tersebut dapat dijawab lugas oleh perempuan yang juga menjabat sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu.

Untuk pengurusan izin usaha, dia minta berkas-berkas izin usaha itu diberikan kepada stafnya. “Nanti saya pantau supaya cepat selesai. Bismillah insya Allah bisa kita bantu nanti,” ucap Renny.

Dia juga merespon keinginan ibu rumah tangga yang ingin mendapat bantuan gerobak untuk usaha dagang. Tidak sekadar menjawab pertanyaan, Renny Pramana langsung membantu warga tersebut dengan memberinya bantuan uang tunai dari kantong pribadinya

“Kalau soal itu memang butuh waktu pengajuan dulu. Ini ada sedikit bantuan buat ibu, shodaqoh saya,” kata Renny sambil memberikan bantuan pribagi berupa uang tunai kepada warga.

Apa yang sudah dilakukan oleh Renny Pramana mendapat apresiasi dari anggota Komisi A DPRD Kota Kediri Sunarsiwi Ganik Pramana.

Menurutnya apa yang menjadi program di wilayah Kecamatan Pesantren nantinya bisa mendapat perhatian langsung dari legislator di tingkat Provinsi Jawa Timur. (putera/pr)