Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Fuad Benardi meminta pemerintah mengkaji secara matang rencana penghentian impor BBM menyusul kelangkaan pasokan di sejumlah SPBU Surabaya. DPRD Jatim juga akan memanggil Pertamina Patra Niaga untuk meminta penjelasan.

SURABAYA – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, meminta pemerintah pusat mengkaji secara matang rencana penghentian impor bahan bakar minyak (BBM) agar tidak memicu gangguan pasokan di dalam negeri. Desakan itu disampaikan menyusul kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Surabaya.

Menurut Fuad, kebijakan menghentikan impor BBM harus dibarengi dengan kepastian sumber pasokan pengganti. Pasalnya, produksi minyak nasional melalui lifting dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi BBM di Indonesia.

“Kalau memang tidak impor lagi, lalu kebutuhan BBM nasional akan dipenuhi dari mana? Setahu saya, produksi dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan Indonesia,” ujar Fuad, Jumat (26/6/2026).

Ia juga menyoroti rencana pemanfaatan biodiesel B50 sebagai salah satu alternatif pengganti BBM fosil. Menurutnya, implementasi kebijakan tersebut harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif agar dipastikan sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang beroperasi di Indonesia.

“Harus diperjelas dan dikaji secara serius apakah B50 sudah sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang ada di Indonesia atau belum,” katanya.

Fuad mengingatkan, kebijakan penghentian impor tanpa kesiapan pasokan pengganti berpotensi menimbulkan persoalan serius di tengah masyarakat. Sebab, BBM telah menjadi kebutuhan mendasar yang menopang aktivitas ekonomi, mobilitas warga, hingga distribusi barang dan jasa.

“Kalau pasokannya tidak terjamin tetapi dipaksakan demi swasembada BBM, ini bisa menjadi blunder yang sangat fatal. BBM sekarang sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk aktivitas sehari-hari dan transportasi,” tegasnya.

Ia mengaku menerima laporan bahwa lebih dari 10 SPBU di Surabaya sempat tidak melayani penjualan Pertalite akibat kehabisan stok. Kondisi tersebut, menurutnya, harus segera ditangani agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas.

Sebagai tindak lanjut, Komisi C DPRD Jawa Timur berencana minta Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menjelaskan mengenai penyebab kelangkaan BBM sekaligus langkah yang akan ditempuh guna menormalkan kembali distribusi dan pasokan di lapangan.

“Kami akan memastikan penyebab kelangkaan ini seperti apa dan solusi ke depannya bagaimana. Jangan sampai masyarakat terus mengalami kesulitan mendapatkan BBM,” ujar Fuad.

Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD perlu dijalankan untuk memastikan distribusi energi kepada masyarakat tetap terjaga serta kebijakan yang diambil pemerintah tidak menimbulkan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS