Fraksi PDIP DPRD Jatim soroti ketimpangan kinerja BUMD, Bank Jatim dominasi kontribusi dividen hingga 86 persen.

SURABAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyoroti ketimpangan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya minimnya kontribusi BUMD nonkeuangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Sorotan tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Fuad Bernardi, dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Selasa (5/5/2026).

Dalam pemaparannya, Fuad menyebut Bank Jatim sebagai BUMD dengan kinerja paling solid. Bank Jatim mencatat kontribusi dividen lebih dari Rp420 miliar atau sekitar 86 persen dari total dividen BUMD sebesar Rp488,1 miliar.

“Ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga profitabilitas, efisiensi operasional, dan kesinambungan usaha,” ujarnya.

Di sisi lain, Fraksi PDIP menilai mayoritas BUMD nonkeuangan masih menghadapi persoalan klasik. Mulai dari rendahnya kontribusi terhadap PAD, lemahnya produktivitas aset, hingga belum optimalnya sistem holding dan indikator kinerja atau key performance indicator (KPI).

“Distribusi kinerja antar-BUMD belum seimbang. Ini menjadi catatan penting untuk pembenahan,” tegas legislator dari Dapil Surabaya tersebut.

Fraksi PDIP menegaskan bahwa kesehatan BUMD tidak cukup diukur dari laba tahunan semata. Lebih dari itu, BUMD harus mampu membangun keberlanjutan usaha, mengoptimalkan aset, dan memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi daerah.

Sebagai langkah perbaikan, Fraksi PDIP mendorong implementasi rekomendasi pansus secara konsisten, terutama dalam penguatan tata kelola, restrukturisasi holding, serta penyusunan grand design pengembangan BUMD.

Selain itu, BUMD yang sehat didorong untuk meningkatkan inovasi dan memperluas kontribusi ekonomi.

Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap unit usaha yang berkinerja rendah atau merugi. Langkah strategis seperti restrukturisasi, konsolidasi, hingga penggabungan usaha dinilai perlu dilakukan agar BUMD lebih efisien dan produktif.

Optimalisasi aset juga menjadi perhatian, terutama bagi entitas yang memiliki aset besar namun belum memberikan nilai ekonomi maksimal.

Fuad mengingatkan agar kebijakan penyertaan modal daerah dilakukan secara selektif dan berbasis kajian kelayakan yang matang. Setiap investasi harus memiliki indikator manfaat ekonomi yang jelas dan terukur.

“Dengan tata kelola yang kuat dan arah kebijakan yang tepat, BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus penyumbang signifikan PAD,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS