BATU – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu menegaskan komitmennya dalam mengawal program prioritas yang masuk di APBD Tahun Anggaran 2026, utamanya yang bersentuhan dengan hajat hidup dan kesejahteraan rakyat kecil.

Berbagai program prioritas tersebut di antaranya mulai penanganan stunting, rehabilitasi sekolah dan fasilitas kesehatan, insentif guru non-PNS, pengadaan alat kesehatan, dukungan UMKM, pupuk subsidi, pembangunan laboratorium pertanian hingga pengelolaan sampah.

Anggota Komisi A DPRD Kota Batu dari Fraksi PDI Perjuangan Khamim Tohari menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memastikan efisiensi pelaksanaan APBD Kota Batu 2026 berjalan sesuai ketentuan tanpa pemborosan anggaran dan benar-benar menyentuh masyarakat,

“Kami ingin anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Khamim Tohari, Senin (19/1/2026).

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Batu itu menegaskan komitmen PDIP untuk terus hadir sebagai kekuatan politik yang terbuka, responsif, dan berpihak pada wong cilik.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengawalan kebijakan, regulasi, serta program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Kota Batu.

“DPC PDI Perjuangan Kota Batu berkomitmen konsisten menjadi napas perjuangan kerakyatan. Program yang dijalankan merupakan aspirasi riil masyarakat dan berdampak langsung,” tegasnya.

Sementara itu, di bidang legislasi, lanjut Khamim, Fraksi PDI Perjuangan juga aktif mengawal sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Antara lain sepert Raperda PSU, Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Raperda Desa, serta Raperda Penyelenggaraan Reklame.

“Di ranah kebijakan, kami mendukung penuh program Pemerintah Kota Batu yang berpihak pada rakyat,” tegasnya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS