SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Sri Untari meyakini, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2017 bisa di atas 90 persen, meski per 8 Desember penyerapan APBD Jatim 2017 baru 81,45 persen.

Untari mengatakan, minimnya serapan APBD tersebut bukan berarti karena banyak proyek Pemprov Jatim yang tidak berjalan.

Tapi, karena adanya proyek-proyek yang belum selesai, sehingga pembayarannya belum dibayarkan. Atau, bisa jadi proyeknya sudah dibayar, hanya saja laporannya belum selesai dan belum tercatat.

“Setelah 15 Desember baru ketahuan semuanya. Itu nanti banyak yang bisa dikeluarkan di akhir tahun. Saya masih menduga kita nanti (serapan APBD, red) bisa di atas 90 persen,” kata Untari, Jumat.

Legislkator di Komisi C DPRD Jatim ini menerangkan, banyak proyek di Jatim yang dalam satu tahun terdiri dari tiga termin.

Sehingga, kemungkinan laporannya baru dua termin yang masih jalan, di mana laporan satu termin lainnya baru dilakukan di detik-detik pergantian tahun.

Oleh karena itu, dia meyakini, tidak ada proyek yang tidak berjalan pada APBD 2017 di Jatim. Apalagi, DPRD pun diakuinya rajin menjalin komunikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di Jatim terkait keberlangsungan proyek.

“Kita mencoba bicara dengan OPD yang ada, termasuk dengan keuangan. Mereka menyampaikan bahwa memang ada yang belum realisasi anggarannya karena itu tadi, masalah mekanisme saja atau SPJ-SPJ-nya saja. Tapi proyeknya semua berjalan,” ujarnya.

Perempuan yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini pun mengingatkan langkah strategis yang bisa dijalankan Pemprov Jatim untuk mengontrol penyerapan APBD 2017 sesuai harapan. Di antaranya adalah memaksimalkan evaluasi tiga bulanan.

“Jadi ketika ada OPD melaksanakan program nilainya sekitar berapa ratus miliar misalnya, maka pada triwulan pertama sudah berapa. Kalau ternyata pada triwulan pertama terlihat, lho kok baru 5 persen, berarti gak kerja,” tegas dia.

Pihaknya menjanjikan, DPRD Jatim selaku pengawas akan minta seluruh anggota dewan di masing-masing komisi untuk juga memaksimalkan fungsi kontrol terhadap realisasi anggaran di dalam pedoman APBD yang sudah dibuat. Sehingga, setiap proyek di Jatim bisa berjalan sesuai rencana. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS