SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur minta pemerintah provinsi memetakan titik-titik rawan longsor, khususnya daerah perbukitan dan pegunungan.

Pemetaan itu dinilai penting untuk mencegah terulangnya musibah akibat bencana longsor seperti yang terjadi di jalur Pacet-Cangar Mojokerto pada Kamis (3/4/2025) lalu.

Bencana longsor yang menelan 10 korban jiwa meninggal dunia itu diharapkan menjadi musibah yang terakhir.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Agus Black Hoe Budianto mengatakan, pemetaan wilayah rawan longsor tersebut penting mengingat kondisi geografis provinsi ini yang banyak memiliki daerah perbukitan dan pegunungan.

Menurut anggota Komisi D DPRD itu, dengan kondisi pegunungan tersebut, potensi terjadinya longsor sangat tinggi.

“Kita harus sadar bahwa dengan geografis yang ada, Jawa Timur sangat rawan terjadinya longsor, terutama di daerah Pacet, Pacitan, Ponorogo, dan Magetan,” ujar Agus Black Hoe, Selasa (8/4/2025).

Sebagai langkah awal mitigasi bencana, legislator dari Dapil Magetan-Ngawi-Trenggalek-Ponorogo dan Pacitan itu minta Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas PU Bina Marga Jatim segera memetakan titik-titik yang potensi terjadinya longsor tinggi.

Dengan adanya pemetaan ini, masyarakat dapat lebih waspada dan mengetahui daerah mana yang aman untuk dilalui, terutama saat curah hujan tinggi.

“Agar tidak ada korban berikutnya, pengendara harus lebih berhati-hati setiap kali terjadi hujan deras. Pemerintah provinsi melalui Dinas Perhubungan dan PU harus segera memetakan titik-titik rawan longsor,” jelasnya.

Dia pun menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait daerah rawan longsor agar mereka memiliki acuan jelas mengenai keamanan wilayah tempat tinggal atau rute perjalanan mereka.

“Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai titik-titik rawan longsor, sehingga mereka bisa tahu daerah mana yang aman dan mana yang harus dihindari saat hujan deras terjadi,” tambah dia.

Menurut Agus, upaya mitigasi bencana tidak hanya berhenti pada pemetaan, tapi juga harus dibarengi kesiapan alat berat di lokasi-lokasi strategis guna mempercepat proses penanganan jika terjadi longsor.

“Jika sudah ada pemetaan yang jelas, maka harus ada kesiapan dari tim tanggap bencana. Selain itu, titik-titik rawan juga harus memiliki alat berat yang siap digunakan untuk penanganan lebih cepat,” terang Agus.

Sebagai langkah pencegahan lebih lanjut, dia juga mendorong pemerintah untuk lebih aktif memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

“Pencegahan itu penting. Pemerintah harus memberikan peringatan dini kepada masyarakat agar mereka bisa mengantisipasi lebih awal jika terjadi cuaca ekstrem,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa sistem peringatan dini (early warning system/EWS) harus dimaksimalkan di berbagai titik rawan longsor, terutama di wilayah selatan Jawa Timur yang memiliki kontur tebing curam.

“Geografis Jatim yang tidak lepas dari tebing dan pegunungan, terutama di sisi selatan, harus dimaksimalkan dengan sistem EWS. Dengan begitu, masyarakat bisa memiliki jaminan keamanan lebih baik,” pungkas politisi asal Kabupaten Ngawi ini.

Seperti diketahui, pada Kamis, 3 April 2025, terjadi bencana tanah longsor di jalur Pacet-Cangar, Kabupaten Mojokerto, yang mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. Dalam musibah itu, dua kendaraan, yakni sebuah mobil pikap dan sebuah minibus, tertimpa material longsor saat melintas di lokasi kejadian. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS