JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember minta komitmen pemerintah daerah setempat untuk menolak pengurangan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Menurut juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Suharto, fraksinya konsisten, LP2B dan lahan sawah yang dilindungi (LSD) membutuhkan partner komitmen yang tangguh.

“Penolakan ini bukan tanpa alasan, melainkan berlandaskan pada komitmen menjaga ketahanan pangan nasional yang juga merupakan salah satu tujuan fundamental yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan produksi pangan nasional,” kata Suharto, dikutip Minggu (6/7/2025).

Fraksi PDIP lanjut Suharto, minta agar Pemkab Jember tidak tunduk pada kepentingan alih fungsi lahan yang berpotensi merugikan hajat hidup orang banyak dan mengancam masa depan pangan

Pasalnya untuk menjalankan program ketahanan pangan yang kuat dibutuhkan ketersediaan lahan pertanian yang cukup dan dilindungi seperti yang dicanangkan pemerintah pusat.

“Pembangunan di Jember harus secara konsisten berpihak pada keberlanjutan sektor pertanian, perlindungan pangan daerah, serta mendukung program strategis nasional,” jelasnya.

Sebelumnya, pentingnya ketahanan pangan dicuatkan oleh Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fanto. Dalam acara rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu, Candra minta untuk penyelarasan program nasional, di Jember jangan sampai terjadi ada peubahan data LSD, dan LP2B.

Apalagi mengingat pengesahan terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten Jember belum final.

“Jika data ini berubah, saya yakin ini akan jadi pintu masuk bagi para penumpang gelap untuk menghabiskan lahan produktif pertanian. Semakin habis lahan pertanian kita, maka tunggulah bencananya, karena serapan air tidak maksimal, kita tak bisa menanam padi,” kata Candra. (art/pr)