JOMBANG– Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jombang menyoroti anggaran belanja pada APBD 2020 yang dinilai kurang tepat sasaran.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Lusye Widiyanawati, mengungkapkan APBD 2020 hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang sama sekali tidak menyentuh pada persoalan rakyat.

“Sebagai kritik, pada perubahan APBD tahun 2021 dan APBD tahun 2022 PDI Perjuangan berharap anggaran yang ada digunakan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Jombang,” terang Lusye saat ditemui di Kantor DPC PDI Perjuangan Jombang, Jum’at (26/6/2021).

Tak hanya persolan infrastruktur pembangunan jalan yang menjadi sorotan. Pembangunan Jembatan Ploso yang sedang berlangsung juga mendapatkan perhatian serius.

Lusye menilai Pemerintah Kabupaten Jombang tidak mempunyai langkah-langkah antisipasi dalam proyek pembangunan Jembatan Ploso. Hal itu, tambah Lusye, dapat dilihat dari rusaknya jalan yang digunakan untuk pengalihan arus lalu lintas dan dampak sosial yang melibatkan pengguna jalan dan warga terkait rusaknya jalan.

“Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jombang untuk segera melakukan langkah-langkah terkait hal itu dengan cara melakukan pengurukan sementara terhadap jalan yang rusak, melakukan penjagaan dengan melibatkan OPD dan Polres Jombang terkait penataan arus lalu lintas, dan terakhir melakukan rehabilitasi jalan pasca dibangunnya Jembatan Ploso,” tegas Lusye.

Pihaknya meminta, tambah Lusye, agar pemetintah bisa melaksanakan semua program pembangunan yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Ke depan setiap program pembangunan yang dicanangkan Pemkab harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, misal perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya,” pungkasnya. (arul/set)