SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mempunyai hitungan yang lebih besar ketimbang eksekutif untuk APBD 2017. Hal itu tercermin dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2017 yang dibacakan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jatim, Surabaya, Jumat (14/10/2017).

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Eddy Paripurna menegaskan, pendapatan minimal tahun 2017 seharusnya sebesar Rp 24,15 triliun. Angka tersebut, sebut dia, disesuaikan dengan laju inflasi sebesar 2,69 persen.

“Hal ini bisa dicapai, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) BUMD,” kata Eddy Paripurna.

Sebelumnya, dalam  draft Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2017, Pemprov Jatim mengajukan Rancangan APBD Jatim 2017 sebesar Rp23,6 triliun.

Jumlah itu hanya berselisih tipis dibandingkan dengan  APBD Jatim 2016, yakni sebesar Rp23,2 triliun.

Fraksi DPI Perjuangan juga menekankan adanya  perbaikan indikator utama kinerja pemerintah. Upaya perbaikan diharapkan terumuskan dalam strategi APBD mendatang.

Pada indikator tingkat pengangguran terbuka misalnya. Meski tingkat pengangguran terbuka di Jatim pada tahun ini menurun dibanding setahun sebelumnya, namun jumlah yang bekerja mengalami penurunan sebanyak 57 ribu.

“Nah, bagaimana strategi dalam APBD 2017 agar lapangan pekerjaan dapat bertambah? Ini harus ada penjelasan dari gubernur,” kata Eddy, yang juga Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan Jawa Timur ini. (hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS