Jumat
18 September 2026 | 9 : 34

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Fery Sudarsono Imbau ASN Tak Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik ke Luar Daerah

pdip-jatim-250325-ferry

MADIUN – Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, mengimbau aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah tidak menggunakan kendaraan dinas (pelat merah) saat mudik Lebaran ke luar daerah.

Dia menegaskan bahwa kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan di dalam wilayah Kabupaten Madiun.

“Paling tidak, kendaraan dinas bisa dimanfaatkan di dalam kota atau kabupaten saja. Kalau masih digunakan untuk keperluan pemantauan situasi dan kondisi lapangan, itu tidak masalah. Tapi jangan sampai dibawa keluar daerah untuk mudik,” ujar Fery usai rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Madiun, Senin (24/3/2025).

Legislator PDI Perjuangan itu menambahkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas menjadi tanggung jawab inspektorat dan DPRD. Menurutnya, yang terpenting adalah kesadaran dari para ASN untuk tidak menyalahgunakan fasilitas negara.

“Kita saling memahami dan sadar bahwa kendaraan dinas ini untuk kepentingan pekerjaan. Jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi mudik ke luar daerah,” tegasnya.

Terkait sanksi bagi ASN yang melanggar, Fery menyebut bahwa mekanisme pengawasan tetap berjalan. Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau ada yang nekat menggunakan kendaraan dinas untuk mudik ke luar daerah, tentu ada sanksinya. Nanti akan kami sampaikan ke media sebagai bentuk transparansi,” pungkasnya. (ahm/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

HEADLINE

Said Abdullah: Soekarno Run Jangan Berhenti Jadi Kompetisi Lari

SURABAYA – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah ingin Soekarno Run BWX di Banyuwangi tidak berhenti ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi: Penerima Bansos Tak Lagi Semata Mengacu Desil, Muskel Jadi Penentu Prioritas

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan penentuan penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Surabaya ...
EKSEKUTIF

P-APBD 2026 Kabupaten Malang Disepakati, Sanusi Tekankan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang bersama DPRD Kabupaten Malang menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ...
LEGISLATIF

95 Persen Peternak di Lamongan Tak Punya Legalitas, Terkendala Rumitnya Perizinan PBG

LAMONGAN – Berbagai aturan justeru menyulitkan peternak dalam mengakses program pemerintah hingga akses perbankan. ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Tak Ingin Bantuan Intan Berhenti di Bansos, Dorong Usaha Menjahit

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tak ingin bantuan kepada Intan, ibu yang menjadi tulang punggung keluarga ...
KRONIK

Hari Kesadaraan Nasional, Bupati Ipuk: Birokrat Harus Peka

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) di ...