SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mendorong adanya penguncian anggaran dalam pembangunan transportasi umum di Kota Surabaya. Salah satunya melalui pengalokasian minimal 5 persen dari total APBD untuk pengembangan transportasi publik.

“Harus kita dorong agar Pemkot segera mengajukan Perda Transportasi Umum, termasuk mengunci anggaran. Misalnya diatur pengalokasian 5 persen APBD khusus untuk pengembangan transportasi umum,” kata Eri di Surabaya, Jumat (20/2/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai pengembangan transportasi umum membutuhkan komitmen anggaran yang jelas dan berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan ideal, yakni 11 rute Surabaya Bus dan 30 rute feeder Wirawiri, dibutuhkan anggaran sekitar Rp660 miliar per tahun.

“Transportasi umum memang mahal, karena itu anggarannya harus dikunci,” tegasnya.

Eri juga menekankan pentingnya pergeseran paradigma pembangunan kota, dari orientasi kendaraan pribadi menuju sistem transportasi publik yang terintegrasi.

Menurutnya, pengajuan Perda Transportasi Umum menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian kebijakan sekaligus menjamin keberlanjutan pendanaan. Namun, realisasinya tetap perlu mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang saat ini masih terbatas.

Di sisi lain, ia mendukung arah kebijakan makro Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan pemerataan distribusi hasil pembangunan.

Menurut Eri, kedua agenda tersebut harus berjalan beriringan, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan nasional yang menyebabkan perlambatan pada sejumlah sektor penopang ekonomi, seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.

Karena itu, optimalisasi belanja pemerintah perlu didukung skema pembiayaan alternatif serta pembangunan infrastruktur strategis agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS