Jumat
18 April 2025 | 5 : 03

Eri Bakal Sanksi Tegas Pegawai Pemkot Surabaya yang Bolos Kerja

pdip-jatim-220509-hbh-balai-kota-sby-2

SURABAYA – Sebelum mengawali tugas hari pertama memberikan pelayanan bagi masyarakat usai Hari Raya Idul Fitri 1443 H, seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersilaturahmi dan halal-bihalal di Balai Kota, Senin (9/5/2022).

Momentum penuh kekeluargaan yang sempat mandeg 2 tahun akibat pagebluk Covid-19 itu dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji, hingga pimpinan DPRD Kota Surabaya, serta jajaran organisasi perangkat daerah.

“Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama kembali beraktivitas setelah libur cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kegiatan ini menjadi pengingat untuk saling bertemu dan memaafkan atas segala salah dan khilaf, dengan hati yang kembali suci,” kata Eri Cahyadi.

Dalam kesempatan tersebut, politisi PDI Perjuangan ini mengatakan bakal melakukan pengecekan terhadap seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya yang belum aktif bertugas.
Ia akan memberikan sanksi tegas bagi pegawai yang diketahui bolos tanpa alasan jelas.

“Kita akan cek dan kita tanyakan alasannya. Jika ada yang sakit atau memiliki keperluan yang tidak bisa ditunda, akan diberikan izin. Tapi kalau tidak, maka sanksi akan berjalan sesuai peraturan yang berlaku,” ungkapnya.

Dia juga menyatakan optimismenya dalam mewujudkan kebangkitan ekonomi di Kota Pahlawan. Menurutnya, berbagai akses transaksi ekonomi yang sudah terbuka lebar sejak Surabaya berstatus PPKM Level 1 akan memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku ekonomi.

“Akan bergerak terus dan optimis bahwa perekonomian di Kota Surabaya bisa bangkit,” ujar Eri Cahyadi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Armuji menjelaskan bahwa per tanggal 9-13 Mei 2022, Pemkot Surabaya akan memperketat pengawasan setiap penduduk pendatang yang masuk Surabaya untuk dicatat identitasnya, dan tujuan kedatangannya di Surabaya.

“Kegiatan pengawasan untuk penduduk pendatang ini juga melibatkan Ketua RW dan Ketua RT, yakni apabila pendatang tidak memiliki tujuan yang jelas diminta untuk kembali ke daerah asal,” jelas Armuji. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Bangkalan Raih WTP Delapan Kali, Bupati Lukman Minta ASN Jadikan Motivasi Tingkatkan Pelayanan

BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas ...
LEGISLATIF

Puan Soroti Perang Dagang Buntut Kebijakan Trump yang Harus Diantisipasi

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal perang dagang yang dipicu kebijakan tarif resiprokal Presiden ...
LEGISLATIF

Candra: ASN Pemkab Jember Harus Profesional dalam Bekerja, Tidak Boleh Ada Kepentingan Politik

JEMBER – Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengingatkan agar aparatur sipil negara (ASN) bersikap netral ...
KRONIK

Sumenep Raih WTP Delapan Kali, H. Zainal: Fondasi untuk Melangkah Lebih Maju

SUMENEP – Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep atas ...
KRONIK

Atasi Penyebab Banjir, Bupati Sugiri Tinjau Normalisasi Dam dan Drainase

PONOROGO – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, melakukan peninjauan ke sejumlah titik perbaikan penanggulangan banjir ...
EKSEKUTIF

Delapan Kali Raih WTP, Bupati Fauzi: Setiap Rupiah Uang Rakyat Harus Dikelola dengan Tanggung Jawab

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. ...