Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Eko Herdiyanto akan mengawal pembaruan data bansos dan mendorong verifikasi lapangan agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

MALANG – Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Eko Herdiyanto memastikan akan mengawal persoalan validitas data bantuan sosial (bansos) di Kota Malang. DPRD mendorong pemerintah segera melakukan pembaruan data yang lebih akurat disertai verifikasi lapangan secara berkelanjutan agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran.

Komitmen tersebut disampaikan Eko Herdiyanto setelah menerima berbagai keluhan masyarakat saat menggelar reses di Balai RW 01 Kelurahan Polehan, Senin (6/7/2026).

Dalam forum tersebut, warga mengungkapkan masih ditemukannya penerima bansos yang sudah tidak memenuhi syarat, bahkan nama warga yang telah meninggal dunia masih tercatat sebagai penerima manfaat.

“Ini masalah sudah cukup lama dan menurut saya harus segera diselesaikan. Harus ada pembaruan data yang lebih akurat dan verifikasi lapangan yang berkelanjutan,” tegas Eko.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa dalam pembahasan bersama Pemerintah Kota Malang agar menjadi perhatian serius.

Menurutnya, akurasi data menjadi kunci agar berbagai program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun bantuan sosial lainnya benar-benar diterima oleh warga yang berhak.

Selain persoalan bansos, reses juga menyerap berbagai aspirasi lain, mulai dari proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), pencairan Program Indonesia Pintar (PIP), hingga usulan pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.

Dalam kegiatan tersebut, Eko kembali menerapkan konsep “Reses Soko Kampung”, yakni pola jemput bola dengan mendatangi langsung lingkungan warga.

“Menurut saya, serap aspirasi itu bukan masyarakat yang harus datang ke anggota dewan, tetapi justru kami yang harus datang ke masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh masukan yang diterima selama reses akan menjadi bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sekaligus referensi dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS