MALANG – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhita menemui ribuan massa demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di Alun-alun Tugu Malang, Selasa (17/2/2025).

Politisi PDI Perjuangan ini tak ragu menemui massa aksi hingga duduk bareng berdialog di tengah mereka meski diguyur hujan sekali pun.

Dia datang menemui massa aksi dan berdialog didampingi jajaran dan Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Nanang Haryono.

Massa aksi berunjuk rasa guna mengritisi kebijakan efisiensi anggaran lewat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mereka nilai berpotensi menumpulkan program-program yang tadinya bersentuhan dengan sektor vital masyarakat.

Mereka menilai bahwa kebijakan itu hanya mementingkan isi perut ketimbang kepala karena sampai memangkas anggaran pendidikan.

Terkait tuntutan itu, Amithya berjanji untuk mengawal Inpres 1/2025 agar tidak berdampak pada pelayanan publik yang vital, termasuk pada sektor pendidikan.

Menurutnya, legislatif telah berkomunikasi dengan kepala daerah sebagai bentuk mitigasi atas keluarnya kebijakan tersebut sudah sejak lama.

Dia menegaskan ketidaktahuan masyarakat atas hal ini memang kemudian tidak dipublikasikan. Artinya, pihaknya bukan berarti tidak berbuat apa-apa.

Tapi dari hasil mitigasi dan komunikasi legislatif dengan banyak pihak, terangnya, bahwa kebijakan itu memang tidak mengganggu pelayanan publik.

“Itu sudah panggilan, bagaimana pun kami salah satu wakil rakyat. Tapi soal tuntutan ini, saya juga tahu masyarakat gelisah karena memang kebijakan ini belum ideal. Kebijakan sudah keluar, piranti belum ideal. Yang bisa kami lakukan memitigasi, walaupun ketika Inpres ini dilakukan, pelayanan publik masih belum terganggu,” ujarnya.

Namun pada prinsipnya, dia menegaskan akan tetap mengawal kebijakan efisiensi tersebut tak sampai mengganggu program-program dasar masyarakat.

“Pada prinsipnya, mitigasi kami adalah suatu kewajiban. Bagaimana agar kebijakan efisiensi ini melahirkan solusi agar pelayanan ke masyarakat tak berkurang,” paparnya.

Menurut Amithya, kebijakan efisiensi anggaran ini di sisi lain masih relevan seperti penggunaan gedung pemerintahan untuk kegiatan seminar, bimtek dan lainnya. “Efisiensi itu sebetulnya maksudnya ya itu,” sebutnya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS