SURABAYA – Komisi D DPRD Kota Surabaya akan memanggil pemerintah kota terkait ‘misteriusnya’ proyek pembangunan Jembatan di Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran. Dewan minta Pemkot Surabaya menjelaskan rencana pelaksanaan pembangunan jembatan yang diperkirakan menelan biaya Rp 200 miliar tersebut.

“Bapeko dan Dinas Bina Marga dan Pematusan akan kami undang ke dewan, biar mereka paparkan tentang rencana pelaksanaan proyek ini. Sekaligus sampai sejauh mana progress reportnya di lapangan,“ tegas Sukadar, anggota Komisi C DPRD Surabaya, Senin (26/1/2015).

Pembangunan Jembatan dengan bentang 700 meter yang pembiayaannya ditanggung APBD Kota Surabaya tersebut, jelas Sukadar, membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 390 hari kalender. “Jadi kalau dimulai awal Februari 2015, diperkirakan akan selesai pada April 2016, atay awal periode jabatan wali kota periode 2015-2020, jika pemilukada dilaksanakan Desember 2015,“ ujar legislator yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu.

Pemanggilan itu, lanjut dia, juga untuk menyikapi kebingungan warga terkait minimnya sosialisasi proyek tersebut. Pihaknya juga ingin mengetahui kendala teknisnya apa saja yang mungkin timbul di lapangan, mengingat proyek ini sebagian besar konstruksinya ada di tepi pantai, yang praktis kendala teknisnya tidak sesederhana jika pelaksanaannya di daratan.

“Dinas Bina Marga dan Pematusan ini kan catatannya kurang begitu bagus. Serapan anggarannya rendah pada tahun 2014, kurang dari 50 %. Jangan sampai proyek ini tidak selesai, dan akhirnya justru bermasalah,“ tambah dia.

Selama ini, pembangunan Jembatan Kenjeran dikeluhkan warga Bulak Banteng, bukan lantaran aktivitas proyek tersebut, tetapi justru proyek tersebut dinilai warga tidak jelas keberadaannya. Di antaranya disampaikan Riswanto, anggota DPRD yang tinggal di kawasan tersebut.

Riswanto mendesak pemkot segera melakukan sosialisasi ke warga sekitar, agar warga tidak bingung. Selama proyek tersebut bermanfaat untuk warga sekitar, Riswanto yakin warga akan dukung.

“Tinggal persoalannya sampai sejauh mana langkah-langkah yang akan diambil Pemkot Surabaya, agar selama pelaksanaan pembangunan proyek tersebut tidak mengganggu aktivitas warga untuk mencari ikan. Maklum sebagian besar mata pencaharian warga sekitar kan nelayan? Ini yang harus dibicarakan dengan warga Bulak Banteng,“ tegasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji mendukung rencana Komisi C untuk memanggil Bapeko dan Dinas Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya terkait minimnya sosialisasi yang dikeluhkan warga Bulak Banteng, yang wilayahnya terkena proyek Jembatan Kenjeran.

Armuji mengaku kasihan kepada warga sekitar kalau tahunya hanya dari media. Sehingga pemkot sebaiknya segera mengklarifikasi soal miniminya sosialisasi rencana pelaksanaan pembangunan Jembatan THP Kenjeran.

“Pemkot juga perlu menjelaskan, apakah pelaksanaan pembangunan jembatan ini tidak menyalahi aturan yang ada, mengingat proyek ini penganggarannya dengan sistem tahun jamak atau multiyears,“ ujar Armuji. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS