BLITAR – Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto menyatakan siap membantu warga desa yang selama ini kesulitan dalam mengembangkan wilayahnya sebagai desa wisata.

Suwito yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar ini bersedia memfasilitasi pertemuan antara warga dengan Kepala Dinas Pariwisata setempat.

“Pertemuan akan digelar di gedung DPRD Kabupaten Blitar segera setelah Lebaran,” ungkap Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi XI DPR RI dari Dapil 6 Jatim, Senin (27/6/2016).

Menurut Eva, kesediaan ini disampaikan Suwito, setelah mendengar keluhan warga Desa Modangan, Kecamatan Nglegok. Seperti disampaikan Kades Modangan, Sulistiyono, pihaknya merasa buntu mengharapkan perhatian Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar terkait pengembangan desa wisata berbasis komoditi melon.

Pengembangan desa wisata melon ini jadi strategi pengembangan perekonomian di Desa Modangan. Desa Wisata Melon dikonsep sebagai desa rekreasi pendidikan bagi anak-anak.

Selain itu wisata petik melon, di desa tersebut juga ada permainan tradisional Jawa seperti cublak-cublak suweng, gobak sodor, jumpritan. Permainan modern juga tersedia, seperti kolam renang, ayunan, dan peluncur.

Karena mengikuti konsep eco-tourism, di desa tersebut sudah tersedia 4 rumah untuk home stay. Tapi, dinas pariwisata belum tergerak untuk memberikan perhatian meski desa melon diresmikan Bupati dan Wabup Blitar 13 Maret lalu.

Pada Sabtu (25/6/2016) malam lalu, Eva mengunjungi desa tersebut. Dari hasil diskusi dengan warga setempat, legislator dari PDI Perjuangan ini menduga, dinas pariwista setempat belum familiar dengan konsep wisata eco-tourism berbasis komoditi.

“Sehingga pemahaman wisata masih konvensional seperti sebagai tujuan wisata alam atau tontonan seperti candi, pantai, atau gunung yang sifatnya ekstraktif,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia berpendapat, pengembangan perspektif tentang wisata dari Pemkab Blitar ini sangat krusial, mengingat Asosiasi Desa Wisata sudah menyiapkan 22 desa wisata yang perlu pembinaan dinas pariwisata.

Eva Sundari juga mengusulkan agar 22 kelompok sadar wisata dari 22 desa mengadakan hearing ke DPRD setempat untuk menyampaikan aspirasi mereka. “Perlu dibangun tradisi baru hearing, audiensi, maupun dengar pendapat antara masyarakat dengan para wakil mereka di DPRD, sehingga meningkatkan kualitas demokrasi lokal Blitar,” kata Eva. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS