TULUNGAGUNG – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Erma Susanti, membeberkan strategi penguatan UMKM untuk pertumbuhan ekonomi Jatim yang diawali dengan mengulik kondisi makro.

Menurutnya, optimistisme pertumbuhan ekonomi Jatim saat ini mencapai 5 persen, meskipun tetap mempertimbangkan dinamika ekonomi global seperti geopolitik, moneter dan lain-lain.

“Selain invenstasi, pendongkrak utama pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi, mengingat keunggulan ekonomi Indonesia merupakan penduduk terbesar ketiga,” ujar Erma.

Hal itu disampaikan Erma saat menjadi pemateri dalam kegiatan Fasilitasi Pengembangan Jaringan Kerja Sama dan Kemitraan Produk UKM di salah satu resto wilayah Kabupaten Tulungagung, pada Kamis (14/8/2025).

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jatim, dan diikuti oleh pelaku UKM di Kabupaten Tulungagung.

Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung ini juga menjelaskan, perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Yaitu sektor UMKM yang merupakan urat nadi perekonomian rakyat.

Untuk itu, Erma menilai perlunya ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing sektor UMKM. Menurutnya, UMKM harus bisa bersaing untuk mendapatkan pasar luar maupun pasar lokal, apalagi tidak ada pembatasan perdagangan.

“Di tingkat nasional, mayoritas pelaku usaha kita sebesar 98 persen adalah sektor UMKM, dan menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 61 persen,” terangnya.

Selain itu, UMKM juga menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu 97 persen dari total tenaga kerja, serta menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.

Pertumbuhan ekonomi Jatim, sebut Erma, juga sangat dipengaruhi kekuatan sektor UMKM. Dibuktikan dari jumlah pelaku UMKM saat ini mencapai 9,7 juta dan menyumbang 57,52 persen PDRB Jatim.

“UMKM Jatim mampu menyerap 95 persen tenaga kerja. Ini menjadi andalan di tengah gelombang PHK oleh industri akibat pandemi,” tuturnya.

Erma juga mengungkapkan, pertumbuhan UMKM di Jatim justru mengalami peningkatan di masa pandemi. Yakni mencapai rata-rata 414 ribu per tahun. Hal ini membuktikan UMKM menjadi penyangga perekonomian di situasi krisis.

Penguatan UMKM pada pasar digital perlu dilakukan untuk merespon era disruptif dan adaptasi perilaku pasar akibat pandemi. Salah satunya dengan peningkatan digitalisasi UMKM sehingga mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global.

“Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik,” tutur anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini.

Meski demikian, capaian tersebut perlu ditingkatkan lagi karena potensi pasar yang sangat besar. Erma mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun di tahun 2021.

Selain penguatan di pasar digital, UMKM juga perlu penguatan secara skala usaha dan literasi keuangan. Salah satunya melalui pendampingan peningkatan produksi, kualitas dan teknologi.

Erma juga mendorong standarisasi produk , seperti PIRT, sertifikasi halal, SNI, merk, dan lain-lain, untuk kompetitif dan perlindungan, pelatihan literasi keuangan, permodalan, hingga penguatan kapasitas hulu-hilir.

“Kemitraan strategis antara UMKM, lembaga pendukung dan perusahaan besar juga menjadi hal yang penting,” tegasnya.

Kemitraan dan jaringan UMKM bertujuan untuk membuka peluang pasar yang lebih besar, peluang sumberdaya tambahan, memperkuat merek, inovasi dan teknologi, meminimalkan resiko, meningkatkan daya saing, dan menciptakan ekosisitem bisnis yang lebih kuat. (sin/set)